[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e436060c-c22d-4259-926e-3f1c26116ccc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2014","number","11","year","2014","published_date","2014-11-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tegal","place_of_enactment","Slawi","theme","Pengendalian Menara Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

MENARA TELEKOMUNIKASI - pengendalian
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2014/No. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa keberadaan dan pembangunan menara \r\ntelekomunikasi sebagai wujud fisik hasil \r\npekerjaan konstruksi dengan fungsi khusus \r\nharus diselenggarakan secara tertib, teratur dan \r\nserasi dengan lingkungan; bahwa dalam rangka menjamin \r\nterselenggaranya pembangunan Menara teleko\u0002munikasi sesuai dengan peraturan perundang\u0002undangan, maka diperlukan upaya pengendalian \r\nMenara Telekomunikasi secara komprehensif, \r\nterpadu dan berwawasan ke depan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang \r\nPengendalian Menara Telekomunikasi; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor \r\n26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup, perizinan pembangunan menara, pembangunan dan pengelolaan menara, pemanfaatan menara, kewajiban dan hak, pengawasan, pengendalian dan penegakan, sanksi, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2014. \n 13 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi agar fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungan, serta menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kenyamanan, dan keamanan. Peraturan ini juga bertujuan untuk mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.\n\nKetentuan substansial mencakup kewajiban setiap penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara, atau penyedia jasa konstruksi untuk memiliki izin sebelum membangun menara. Lokasi pembangunan menara harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana detail tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata bangunan dan lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Menara harus disediakan oleh Penyedia Menara, yang bisa berupa penyelenggara telekomunikasi atau bukan, dan pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi yang merupakan Perusahaan Nasional jika Penyedia Menara bukan penyelenggara telekomunikasi.\n\nPeraturan ini juga mengatur pemanfaatan menara secara bersama untuk efisiensi penggunaan ruang, dengan ketentuan bahwa setiap menara digunakan oleh paling sedikit tiga penyelenggara telekomunikasi, kecuali untuk keperluan Jaringan Utama atau daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi. Penyedia Menara wajib memberikan kesempatan yang sama kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan Menara secara bersama. Penggunaan menara bersama harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Penyedia Menara atau pengelola wajib mengikuti program pertanggungan (asuransi) terhadap kemungkinan kegagalan bangunan Menara dan bertanggung jawab terhadap kelaikan fungsi bangunan menara serta memberikan jaminan terhadap masyarakat radius menara apabila terjadi risiko adanya menara. Penyedia Menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara secara berkala setiap tahun.","transitional_provisions","1. Penyedia Menara yang belum memiliki Izin dan telah membangun Menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Penyedia Menara yang telah memiliki Izin namun belum membangun Menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n3. Penyedia Menara yang telah memiliki Izin dan telah selesai atau sedang membangun Menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan","sanctions","1. Setiap Penyedia Menara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 15 dan Pasal 16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
TEGAL REGENCY

Year: 2014 Number: 11

REGIONAL REGULATION OF TEGAL REGENCY
NUMBER 11 OF 2014
ON
TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TEGAL,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the existence and construction of telecommunication towers as a physical manifestation of construction work with a specific function must be organized in an orderly, regular, and harmonious manner with the environment;
that in order to ensure the implementation of Telecommunication Tower construction in accordance with statutory regulations, it is necessary to control Telecommunication Towers in a comprehensive, integrated, and forward-looking manner;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Telecommunication Tower Control;

In view of:

Arti

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e436060c-c22d-4259-926e-3f1c26116ccc","actionData","errors"]