[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4332c2e-66e0-409f-a47b-12c02878fde8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2021","number","10","year","2021","published_date","2021-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Tengah","place_of_enactment","Labungkari","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ANGGARAN
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 Nomor 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang\r\nundang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan\r\nDaerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\nuntuk memperoleh persetujuan bersama; \r\nb. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan\r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah\r\nDaerah Tahun 2022 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas Plafon Anggaran\r\nyang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 30 November\r\n2021; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton \r\nTengah Tahun Anggaran 2022; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; \r\n3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n4355);\r\n4. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4421 ) ; \r\n5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah\r\nPusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;\r\n6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5049 ) ; \r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan\r\nAtas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang\r\nUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6349); \r\n8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Provinsi\r\nSulawesi Tenggara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562;\r\n9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun \r\n2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan\r\nWakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 , Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4575 );\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan \r\nPemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah\r\nkepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerag dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah\r\nDaerah kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 ,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693 ); \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor No.5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapat kali terakhir dengan\r\nPeraturan Pemerintah Noomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan\r\nPemerintah Nomor No.5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik ; \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran\r\nNegaran Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan\r\nPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor \r\n3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan \r\ndan Anggota Dewan Perwakulan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); \r\n17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan\r\nDae rah; \r\n18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan\r\nPeraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan \r\nKepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah\r\ndiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Evaluasi Rancangan\r\nPeraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan \r\nKepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan\r\nBantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima\r\nAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah\r\ndan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5410) ; \r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Ten tang Pedoman Pengelolaan investasi\r\nPemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); \r\n20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum\r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum\r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); \r\n21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan\r\nKeuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara\r\nRepu blik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); \r\n22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 ten tang Tata Cara Penghitungan,\r\nPenganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi \r\nPengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai\r\nPolitik; \r\n23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan\r\nNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; \r\n24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; \r\n25. Peraturan Daerah Kaupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok\r\nPengelolaan Keuangan Daerah; \n Peraturan Daerah (Perda) Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021. \n 15 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. APBD ini merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Ketentuan Substansial:

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp611.280.196.154,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Belanja daerah direncanakan sebesar Rp655.561.201.534,00 yang terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.
Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp49.281.005.380,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 untuk penyertaan modal daerah.
Defisit anggaran sebesar Rp44.281.005.380,00 akan ditutupi dengan pembiayaan netto.

Peraturan ini juga mengatur tentang keadaan darurat dan keperluan mendesak yang memungkinkan Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran yang belum dianggarkan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
CENTRAL BUTON REGENCY
NUMBER: 10 OF 2021
CONCERNING
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
CENTRAL BUTON REGENCY
FISCAL YEAR 2022
GOVERNMENT OF CENTRAL BUTON REGENCY
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGENT OF CENTRAL BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL BUTON REGENCY
NUMBER 10 OF 2021
CONCERNING
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET OF CENTRAL BUTON REGENCY FOR FISCAL YEAR 2022

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4332c2e-66e0-409f-a47b-12c02878fde8","actionData","errors"]