[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e425bd2b-0487-4ce9-8046-30d3e2f1f779","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-02-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu","place_of_enactment","Batulicin","theme","Penyelenggaraan Ketenagakerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketenagakerjaan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	\n \n Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tahap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Dalam rangka tertib pelayanan administrasi ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Bumbu, diperlukan adanya regulasi agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dapat berhasil guna dan berdaya guna. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. \n Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991; Peratuan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980; Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Dalam pembangunan ketenagakerjaan daerah, pemerintah daerah menganalisis, memproyeksi dan menginformasikan ketenagakerjaan sebagai dasar dan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas, melaksanakan berbagai macam latihan kerja bagi masyarakat yang berdasarkan sistem Pelatihan Kerja Nasional. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Dengan pengecualian: anak berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu pekerjaan dan kesehatan fisik, mental dan sosial; anak berumur paling sedikit 14 (empat belas) tahun dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan diberi petunjuk kerja yang jelas, bimbingan, pengawasan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; dan anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya dengan syarat di bawah pengawasan langsung orang tua/wali, waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari serta kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah. Bupati melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2016. \n 36 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Bumbu. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, peran serta dalam pembangunan, dan perlindungan tenaga kerja. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelayanan administrasi ketenagakerjaan yang efektif dan efisien.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Analisis, proyeksi, dan informasi ketenagakerjaan sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.
Pelatihan dan pemagangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Lembaga pelatihan kerja swasta wajib memiliki izin dari Bupati.
Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, termasuk kewajiban perusahaan melaporkan lowongan kerja dan memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Pengaturan mengenai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, termasuk izin operasional dan perjanjian penyerahan pekerjaan.
Penggunaan tenaga kerja asing (TKA) secara selektif, dengan kewajiban alih teknologi dan keahlian kepada tenaga kerja Indonesia.
Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten untuk memberikan saran dalam perumusan kebijakan pengupahan.
Perlindungan tenaga kerja terkait waktu kerja, penyandang cacat, pekerja perempuan, dan pekerja anak.
Pengupahan yang layak, termasuk UMK, upah lembur, dan tunjangan hari raya.
Fasilitas kesejahteraan bagi pekerja/buruh.
Hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja.
Hubungan industrial melalui serikat pekerja/buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama.
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit dan lembaga penyelesaian perselisihan.
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan ini juga mengatur mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana bagi pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan kegiatan usaha, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara alat produksi, dan/atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu juga dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANAH BUMBU
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANAH BUMBU REGENCY
NUMBER 4 OF 2016
ABOUT
IMPLEMENTATION OF LABOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANAH BUMBU,

\n\n \n \n

Considering:

that in accordance with the role and position of the labor, it is necessary to have manpower development to improve the quality of the labor and its participation in development, as well as to increase the protection of labor and their families in accordance with human dignity;
that the protection of labor is intended to guarantee the basic rights of workers/laborers and guarantee equal opportunities and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers/laborers and their families by paying attention to the progress of the business world;
that in order to properly administer labor administration in Tanah Bumbu Regency, regulations are needed

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e425bd2b-0487-4ce9-8046-30d3e2f1f779","actionData","errors"]