[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e41c24a7-ccfb-4ca8-be4f-cf96e181f80f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme","short_title","Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2021","number","1","year","2021","published_date","2021-01-11","effective_date","2021-01-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","7ad52b5c-5c61-4ab1-a78d-dd24f9ef64db","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme","short_name","Peraturan BNPT","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"15de7b47-622f-4b9b-a362-3e88bbfdbd96","Penanggulangan Terorisme","tags",[],"location","Badan Nasional Penanggulangan Terorisme","place_of_enactment","Jakarta","theme","Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme NO. 1, BN.2021/No. 18, peraturan.go.id : 14 hlm.
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme TENTANG Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

Peraturan ini mengatur koordinasi pelaksanaan deradikalisasi bagi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme. Deradikalisasi dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI, dan dikoordinasikan oleh BNPT. BNPT dapat melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga dalam pelaksanaan deradikalisasi.

Koordinasi pelaksanaan deradikalisasi dilakukan pada setiap tahapan deradikalisasi, meliputi identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. BNPT membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi yang terdiri dari unsur BNPT, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan Kementerian Agama. Tim ini bertugas melakukan koordinasi pada setiap tahapan deradikalisasi melalui rapat koordinasi dan pendampingan.

Rapat koordinasi dilakukan untuk menentukan tahapan rehabilitasi, reedukasi, dan/atau reintegrasi sosial. Pendampingan dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi terhadap pelaksana identifikasi dan penilaian terkait pemantauan dan fasilitasi pelaksanaan identifikasi dan penilaian.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE NATIONAL COUNTER-TERRORISM AGENCY
NUMBER 1 OF 2021
ON
COORDINATION OF DERADICALIZATION IMPLEMENTATION FOR SUSPECTS,
DEFENDANTS, CONVICTED OFFENDERS, AND PRISONERS
OF TERRORISM CRIMINAL ACTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL COUNTER-TERRORISM AGENCY,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that to implement the provisions of Article 29 paragraph (5) of Government Regulation Number 77 of 2019 on the Prevention of Terrorism Criminal Acts and Protection of Investigators, Public Prosecutors, Judges, and Correctional Officers, it is necessary to stipulate a Regulation of the National Counter-Terrorism Agency on Coordination of Deradicalization Implementation for Suspects, Defendants, Convicted Offenders, and Prisoners of Terrorism Criminal Acts;

Bearing in Mind :

Law Number 15 of 2003 on Stipulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e41c24a7-ccfb-4ca8-be4f-cf96e181f80f","actionData","errors"]