[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e40c1f59-838e-4df1-ba9e-d977eac7db94","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/4/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/4/PBI/2008","number","10/4/PBI/2008","year","2008","published_date","2008-02-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2008
Peraturan Bank Indonesia NO. 10/4/PBI/2008, LN.2008/NO.13, TLN NO.4811, BI.GO.ID : 13 HLM
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2008. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi terkait kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu tersedia secara tepat waktu, aman, akurat, dan mudah diakses. Hal ini diperlukan untuk penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pengawasan sistem pembayaran.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur kewajiban Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Selain Bank (LSB) untuk menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu secara bulanan dan triwulanan kepada Bank Indonesia. Laporan ini harus disampaikan melalui Sistem Laporan Selain Bank Umum (LSBU) baik secara On-Line maupun Off-Line. Pelapor bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan laporan yang disampaikan. Selain itu, pelapor harus menunjuk Person In-Charge (PIC) untuk berkomunikasi dengan Bank Indonesia terkait laporan tersebut.

","transitional_provisions","sanctions","

Pelapor yang terlambat menyampaikan laporan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 per form per hari keterlambatan, maksimal Rp7.500.000,00 per form.
Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi laporan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 per form per hari keterlambatan, maksimal Rp750.000,00 per form.
Pelapor yang menyampaikan laporan tidak lengkap, tidak benar, dan tidak akurat dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 per item data, maksimal Rp1.000.000,00 per form.
Pelapor yang tidak menyampaikan laporan sampai periode berikutnya atau tidak menyampaikan pemberitahuan gangguan teknis dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER: 10/4/PBI/2008
CONCERNING
REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF PAYMENT INSTRUMENT ACTIVITIES USING CARDS BY RURAL BANKS AND NON-BANK INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF BANK INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement Bank Indonesia's duties in the field of payment systems more effectively, support is needed for information related to payment instrument activities using cards on a monthly and quarterly basis that is available in a timely, secure, accurate, reliable, objective, complete and easy to access simultaneously;
that to provide information as referred to in letter a, a reporting system is needed that meets information needs in the context of determining, implementing and evaluating payment system supervision policies;
that currently the report on payment instruments using cards submitted by Rural Banks and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e40c1f59-838e-4df1-ba9e-d977eac7db94","actionData","errors"]