[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e40a4482-5768-4343-92c0-e0da89d5f200","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-08-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purwakarta","place_of_enactment","Purwakarta","theme","Penyelenggaraan Perizinan Berusaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan - berusaha
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD 2024 (2): 76 Hlm.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Daerah, dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan\r\nperaturan perundang-undangan. \n Pas al 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.\r\n\r\n\r\n\r\n \n Peraturan ini mengatur antara lain tentang kewenangan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha, sanksi administratif, pendanaan, partisipasi, dan ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2024. \n 76 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Purwakarta. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah melalui penyelenggaraan perizinan yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk melaksanakan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana, serta melakukan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. \n\nKetentuan substansial mencakup kewenangan Bupati dalam penyelenggaraan perizinan berusaha yang didelegasikan kepada Kepala Dinas. Perizinan berusaha meliputi perizinan berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha (KKPR, persetujuan lingkungan, PBG dan sertifikat laik fungsi), dan perizinan berusaha sektor. Pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha, dan dalam memperoleh pelayanan perizinan berusaha di daerah tidak dipungut biaya. Persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi KKPR, persetujuan lingkungan, dan PBG serta sertifikat laik fungsi. Diatur pula mengenai manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha, sarana dan prasarana, sumber daya manusia aparatur, dan tata hubungan kerja.","transitional_provisions","1. Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi.\n2. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","Bupati mengenakan sanksi kepada:\na. Pejabat di Daerah yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah; dan\nb. Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PURWAKARTA
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PURWAKARTA REGENCY
NUMBER 2 OF 2024
CONCERNING
ORGANIZATION OF BUSINESS LICENSING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURWAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that the organization of business licensing that is fast, easy, integrated, transparent, efficient, effective, and accountable is carried out in order to improve the investment ecosystem and business activities in the Region;
that the organization of business licensing is carried out in an integrated manner as one form of structuring the licensing service system in accordance with investment developments;
that in order to provide legal certainty in the process of organizing business licensing in accordance with regional conditions and the provisions of laws and regulations;
that in order to implement the provisions of Article 39 of Government Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e40a4482-5768-4343-92c0-e0da89d5f200","actionData","errors"]