[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4063186-ad30-40a8-b064-803dcd9c4be3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Murung Raya Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan Di Kabupaten Murung Raya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 13 Tahun 2005","number","13","year","2005","published_date","2005-09-15","effective_date","2005-09-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Murung Raya","place_of_enactment","Puruk Cahu","theme","Retribusi Izin Usaha Perkebunan Di Kabupaten Murung Raya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2005/13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Perkebunan Di Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:	\n \n bahwa usaha perkebunan merupakan potensi daerah Kabupaten\r\nMurung Raya yang perlu diatur pemanfaatannya untuk kepentingan\r\nPembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya, oleh karena itu para\r\npengusaha perkebunan perlu memberikan partisipasinya untuk\r\npembangunan daerah berupa Retribusi Izin Usaha Perkebunan; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 12 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 13 Tahun 2004 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nNAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN;\r\nBAB III\r\nPENGGOLONGAN RETRIBUSI;\r\nBAB IV\r\nPERIZINAN;\r\nBAB V\r\nMASA BERLAKU IZIN;\r\nBAB VI\r\nPRINSIP DAN SASARAN DALAM RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN;\r\nBAB VII\r\nBESARNYA RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN;\r\nBAB VIII\r\nWILAYAH PEMUNGUTAN;\r\nBAB IX\r\nKETENTUAN PENYIDIKAN;\r\nBAB X\r\nKETENTUAN PIDANA;\r\nBAB XI\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2005. \n 8 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Murung Raya. Latar belakangnya adalah bahwa usaha perkebunan merupakan potensi daerah yang perlu diatur pemanfaatannya untuk kepentingan pembangunan daerah, sehingga pengusaha perkebunan perlu berpartisipasi melalui retribusi izin.

Ketentuan substansial meliputi:

Pemberian izin usaha perkebunan kepada perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta.
Prosedur permohonan izin yang melibatkan pengajuan tertulis kepada Bupati dengan kelengkapan seperti akta pendirian, fotokopi KTP, rekomendasi instansi terkait, foto, dan peta lokasi.
Kewajiban pemohon menyampaikan dokumen AMDAL atau UKL/UPL untuk penilaian.
Pencabutan izin jika persyaratan tidak sesuai.
Masa berlaku izin selama 5 tahun dengan kewajiban pelaporan kegiatan usaha tahunan.
Pengaturan mengenai penghentian atau penutupan kegiatan usaha oleh pemegang izin.
Kondisi di mana izin usaha perkebunan tidak berlaku, seperti penghentian usaha, perubahan jenis tanaman tanpa izin, tidak melakukan pendaftaran ulang, atau kegiatan usaha bertentangan dengan peraturan.
Prinsip dan sasaran retribusi didasarkan pada peningkatan partisipasi masyarakat atau badan hukum dalam pembangunan daerah.
Besaran retribusi berdasarkan luas areal perkebunan, dengan tarif yang berbeda untuk luasan yang berbeda.
Pembayaran retribusi harus dilakukan secara lunas pada saat penyerahan izin.
Retribusi dibayarkan melalui Bendaharawan Pembantu Penerima pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, yang kemudian menyetorkan ke Kas Daerah.
Pemungutan retribusi dilakukan di wilayah tempat izin diberikan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MURUNG RAYA REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MURUNG RAYA REGENCY
NUMBER 13 OF 2005
CONCERNING
RETRIBUTION FOR PLANTATION BUSINESS PERMIT
IN MURUNG RAYA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MURUNG RAYA,

Considering:

that the plantation business is a regional potential of Murung Raya Regency whose utilization needs to be regulated for the benefit of the Regional Development of Murung Raya Regency, therefore plantation entrepreneurs need to provide their participation for regional development in the form of Retribution for Plantation Business Permits;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Retribution for Plantation Business Permits in Murung Raya Regency.

In View of:

Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan into Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4063186-ad30-40a8-b064-803dcd9c4be3","actionData","errors"]