[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e404dfac-fb29-4a67-8729-b58fa4ba7a85","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2013","number","3","year","2013","published_date","2013-03-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan","place_of_enactment","Manna","theme","Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan-pengelolaan-bumd-desa
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 03
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. \n Dasar Hukum: UU Drt 4/1956; UU 32/2004; PP 72/2005; Permendagri 39/2010; Perda Bengkulu Selatan 5/2006; dan Perda bengkulu Selatan 23/2007. \n Materi Pokok: Tujuan Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah:\r\na. Memberdayakan masyarakat Perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian Desa.\r\nb. Mendukung kegiatan investasi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha mikro perdesaan.\r\nBUMDes dapat dibentuk berdasarkan inisiatif Pemerintahan Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga Desa dengan mempertimbangkan:\r\na. adanya Potensi Usaha Ekonomi masyarakat;\r\nb. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;\r\nc. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;\r\nd. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;\r\ne. adanya Unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan\r\nf. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2013. \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. (-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bengkulu Selatan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dengan tujuan memberdayakan masyarakat perdesaan, mendukung investasi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Tujuan pembentukan BUMDes, baik tujuan umum (pemberdayaan masyarakat, dukungan investasi lokal) maupun tujuan khusus (mewujudkan kelembagaan ekonomi mandiri, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin).
Syarat pembentukan BUMDes, yang meliputi potensi usaha ekonomi masyarakat, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya desa, sumber daya manusia yang mampu mengelola, unit usaha masyarakat yang belum terakomodasi, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta desa.
Mekanisme pembentukan BUMDes, yang meliputi rembug desa, penyusunan AD/ART, pengusulan draft peraturan desa, dan penerbitan peraturan desa.
Jenis-jenis usaha BUMDes, seperti jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan industri kecil/rumah tangga.
Organisasi BUMDes, yang terdiri dari Komisaris (ex officio dijabat oleh Kepala Desa), Direksi, dan Kepala Unit Usaha, serta kemungkinan adanya unsur pengawas.
Tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur organisasi BUMDes, termasuk kewenangan Komisaris, tugas Direksi dalam pengelolaan BUMDes, dan tugas Kepala Unit Usaha.
Persyaratan dan mekanisme pengangkatan serta pemberhentian Direksi dan Kepala Unit Usaha, termasuk uji kelayakan dan kepatutan.
Larangan bagi Direksi dan Kepala Unit Usaha untuk merangkap jabatan.
Pengawasan BUMDes oleh pengawas internal dan Inspektorat Kabupaten.
Permodalan BUMDes yang berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman, dan kerjasama usaha.
Tahun buku dan tahun anggaran BUMDes.
Bagi hasil usaha BUMDes untuk penambahan modal, kas desa, dana pendidikan pengurus, direksi, kepala unit usaha, komisaris, dan dana pembinaan sosial.
Kerjasama BUMDes dengan pihak ketiga.
Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMDes secara transparan dan akuntabel.
Pembubaran BUMDes.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF SOUTH BENGKULU REGENCY
DRAFT REGIONAL REGULATION OF SOUTH BENGKULU REGENCY
NUMBER 03 YEAR 2013
CONCERNING
PROCEDURES FOR ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH BENGKULU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that to implement the provisions of article 81 paragraph (1) of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of South Bengkulu Regency concerning Procedures for Establishment and Management of Village-Owned Enterprises. \n \n
In view of :	\n \n Emergency Law Number 4 of 1956 concerning Formation of Autonomous Regions of Regencies Within the Provincial Region of South Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1956 Number 55, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1091) as amended by Law Number 28 of 1959

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e404dfac-fb29-4a67-8729-b58fa4ba7a85","actionData","errors"]