[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e40465c6-98c3-444b-8fa2-59e416120d13","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan\r\nPengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis\r\nElektronik","short_title","Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025","number","6","year","2025","published_date","2025-03-25","effective_date","2025-03-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","0a1e9c59-2b42-4e71-9c38-c0937a147de4","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital","short_name","Permenkomdigi","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"b5fcf027-eae8-4630-8e24-cbea46a01cb4","Pemerintahan Berbasis Elektronik","tags",[],"location","Kementerian Komunikasi dan Digital","place_of_enactment","","theme","Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan\r\nPengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis\r\nElektronik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Standar Teknis - standar Prosedur - Pembangunan dan Pengembangan - Aplikasi - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2025
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital NO. 6, BN 2025 (245); 31 hlm
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital TENTANG Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan\r\nPengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis\r\nElektronik
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) dan \r\nPasal 39 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018\r\ntentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Perpres Nomor 174 Tahun 2024; Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2025 \n Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan aplikasi siistem pemerintahan berbasis elektronik; Standar Teknis Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2025. \n 31 hlm; hlm 1 sd 29 batang tubuh, hlm 30 sd 31 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang standar teknis dan prosedur pembangunan serta pengembangan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mencakup:

Standar teknis dan prosedur yang harus dipenuhi oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, baik Aplikasi Umum maupun Aplikasi Khusus.
Persyaratan umum, pemanfaatan infrastruktur SPBE, siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi, persyaratan data dan informasi, interoperabilitas data, keberlangsungan layanan, penerapan manajemen SPBE, dan dokumentasi aplikasi.
Siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi meliputi analisis kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, uji kelaikan, pemeliharaan, dan evaluasi.
Prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi meliputi persiapan, permohonan pertimbangan, pelaksanaan, pendaftaran dan penyimpanan, serta penetapan dan hak cipta.
Pendaftaran Aplikasi SPBE dan penyimpanan Kode Sumber Aplikasi SPBE pada Repositori Aplikasi SPBE.
Pencegahan dan penghentian pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.

Hak dan kewajiban subjek hukum meliputi kewajiban mendaftarkan aplikasi, menyimpan kode sumber, memastikan interoperabilitas, menerapkan teknologi komputasi awan, dan memenuhi standar keamanan. Badan hukum memiliki kewajiban untuk memastikan aplikasi menjadi aset instansi dan mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional atau Instansi.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menyesuaikan penyelenggaraan Aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.\n2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar teknis dan prosedur Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF COMMUNICATION AND DIGITAL
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2025
CONCERNING
TECHNICAL STANDARDS AND PROCEDURES FOR
DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT OF APPLICATIONS FOR
ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF COMMUNICATION AND DIGITAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 36 paragraph (5) and
Article 39 paragraph (5) of Presidential Regulation Number 95 of 2018
concerning Electronic-Based Government System, it is necessary
to stipulate a Regulation of the Minister of Communication and Digital
concerning Technical Standards and Procedures for Development and
Advancement of Applications for Electronic-Based Government
System;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia;
Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State
Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e40465c6-98c3-444b-8fa2-59e416120d13","actionData","errors"]