[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3f61722-d24e-418c-9c2b-3d26cd6e71cd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2021","number","8","year","2021","published_date","2021-04-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah","place_of_enactment","Koba","theme","Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN - RETRIBUSI - JASA - USAHA
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 294
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, perlu didukung dengan sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui pungutan Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat sebagai wujud peran serta dalam kegiatan pembangunan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, belum menampung secara maksimal potensi retribusi yang diperoleh, sehingga perlu diubah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERDA BANGKA TENGAH No. 2 Tahun 2012. \n Dalam peraturan ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang diubah, yaitu ketentuan ayat (2) Pasal 9 mengenai struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diukur berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian; ketentuan ayat (2) Pasal 45 mengenai struktur dan besaranya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu penggunaan tempat rekreasi dan olahraga; ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf b mengenai Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021. \n Peraturan ini mengubah Perda Kab Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha \n 17 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)\n2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)\n3. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 230)\n4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 264)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali. Perubahan tersebut meliputi:

\n\n

\n
Pasal 9: Mengubah ketentuan ayat (2) mengenai struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah. Detail tarif tercantum dalam Lampiran A.I Peraturan Daerah ini.
\n
\n
Pasal 45: Mengubah ketentuan ayat (2) mengenai struktur dan besaran tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Detail tarif tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
\n
\n
Pasal 51: Mengubah ketentuan ayat (2) huruf b mengenai struktur dan besaran tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah. Detail tarif tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
\n

\n\n

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi jasa usaha dengan menyesuaikan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, tempat rekreasi dan olahraga, serta penjualan produksi usaha daerah.

\n\n

Lampiran A.I mengatur struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, termasuk tenda, kursi, sound system, kipas blower, meja, gedung serba guna, mess Pemda, minibus, fasilitas gedung diklat, alat berat, pemeriksaan bahan aspal, pengujian tanah, dan lain-lain.

\n\n

Lampiran III mengatur struktur dan besaran tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga, termasuk retribusi masuk tempat wisata, retribusi sarana dan prasarana di tempat wisata (gazebo, kios, toilet, kamar bilas), dan retribusi pedagang asongan.

\n\n

Lampiran IV mengatur struktur dan besaran tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah, termasuk bibit perkebunan dan kehutanan (sawit, karet, kakao, gaharu, sengon, mahoni, inokulan), benih ikan, ikan konsumsi, dan pakan ikan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGKA TENGAH
THE PROVINCE OF BANGKA BELITUNG ISLANDS

COPY

REGIONAL REGULATION OF BANGKA TENGAH REGENCY
NUMBER 8 OF 2021
ON
FOURTH AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2012
ON RETRIBUTION FOR BUSINESS SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGKA TENGAH,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the efficiency and effectiveness of governance and services to the public in regulating and managing government affairs independently, it needs to be supported by sources of local revenue that can finance the implementation of government and regional development through the imposition of Retribution for Business Services to the public as a form of participation in regional development activities as regulated in Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Retribution and Regional Regulation Number 2 of 2012 on General Service Retribution as amended several

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3f61722-d24e-418c-9c2b-3d26cd6e71cd","actionData","errors"]