[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3e76837-fcdf-4c95-a01f-24df68404ce0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 22 Tahun 2009","number","22","year","2009","published_date","2009-09-18","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Retribusi Rumah Pemotongan Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi-Rumah Pemotongan Hewan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2009/NO.124
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Rumah Pemotongan Hewan
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: ahwa dalam rangka menjamin kualitas terhadap hasil pemotongan hewan dan penanganan daging hewan konsumsi yang beredar di pasar tradisional , pasar modern atau tempat penjualan daging, maka perlu adanya peran serta dari masyarakat khususnya masyarakat yang akan memeriksakan kualitas dan kesehatan daging hewan konsumsi dengan dipungut retribusi; bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu dicabut dan diganti;\r\n \n Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Distribusi; Struktur dan Besaran Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Sanksi Administrasi; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; Kadaluwarsa Penagihan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Penutup;\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut: Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan \n Jumlah Halaman: 9 hlm. Penjelasan: 2 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta ini mengatur tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dengan tujuan menjamin kualitas hasil pemotongan hewan dan penanganan daging hewan konsumsi. Retribusi ini dipungut atas pelayanan dan penyediaan fasilitas RPH yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Obyek retribusi meliputi jenis hewan yang dipotong, kandang peristirahatan hewan, pemeriksaan hewan betina produktif, pemeriksaan hewan sebelum dan setelah dipotong, pemakaian tempat pemotongan, dan pemakaian tempat pelayuan. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan di RPH. Retribusi RPH digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Dasar pengenaan retribusi diukur dari tingkat penggunaan jasa, meliputi pemotongan hewan, pemeriksaan hewan, dan pemeriksaan daging berdasarkan jenis layanan dan jenis hewan. Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan dalam rupiah berdasarkan jenis dan fasilitas pelayanan serta jenis hewan. Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Daerah Kota Yogyakarta.

Masa retribusi untuk pemakaian kandang dan/atau pelayuan daging adalah 1 (satu) hari. Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.","link","","revoked_by",[100],{"_94":101,"_96":102,"_36":103},"PERDA Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha","https://peraturan.bpk.go.id/Details/11675/perda-kota-yogyakarta-no-4-tahun-2012","a3862e8c-8c42-4e7a-9346-f1e8620f4a4e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

YOGYAKARTA CITY GOVERNMENT

YOGYAKARTA CITY REGULATION
NUMBER 22 OF 2009
CONCERNING
FEES FOR ANIMAL SLAUGHTERHOUSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MAYOR OF YOGYAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to guarantee the quality of animal slaughtering products and the handling of animal consumption meat circulating in traditional markets, modern markets or meat sales places, it is necessary to have the participation of the community, especially the community that will check the quality and health of animal consumption meat by collecting fees;
that Regional Regulation of the Level II Municipality of Yogyakarta Number 5 of 1999 concerning Animal Slaughterhouse Fees is no longer in accordance with the current conditions, so it needs to be revoked and replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3e76837-fcdf-4c95-a01f-24df68404ce0","actionData","errors"]