[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3daeecf-2738-4358-83f8-9c8fe5cf393e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang KERJA SAMA DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2019","number","11","year","2019","published_date","2019-12-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat","place_of_enactment","Taliwang","theme","KERJA SAMA DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kerjasama-daerah
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, BAGIAN HUKUM KAB.SUMBAWA BARAT
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KERJA SAMA DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan umum sesuai kewenangannya. Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, agar pelaksanaannya lebih efisien dan efektif perlu dilakukan Kerja Sama daerah. Sesuai amanat Pasal 363 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik daerah dapat mengadakan Kerja Sama daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas serta saling menguntungkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja sama Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, \n Ketentuan umum, Subyek dan obyek kerja sama daerah, Ruang lingkup kerja sama daerah, Persetujuan DPRD, Jangka waktu, Hasil kerja sama, Perubahan kerja sama daerah, Berakhirnya kerja sama daerah, Pembiayaan, Tugas dan kewajiban, Ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019. \n - \n - \n 16 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kerja Sama Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan pendapatan daerah. Latar belakangnya adalah kewajiban pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum melalui Kerja Sama yang efisien dan efektif.

Ketentuan Substansial:

Subjek Hukum: Gubernur, bupati, wali kota, dan pihak ketiga.

Objek Kerja Sama: Seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan penyediaan pelayanan publik.

Jenis Kerja Sama:

Kerja Sama Antar Daerah: Wajib (dengan daerah yang berbatasan langsung) dan sukarela. Bentuknya meliputi pelayanan bersama, pengembangan SDM, pelayanan dengan retribusi, perencanaan, pengurusan, pembelian, penyediaan, pertukaran, pemanfaatan peralatan, kebijakan, pengaturan, dan pengembangan usaha bersama.
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga: Meliputi penyediaan pelayanan publik, pemanfaatan aset daerah, investasi, infrastruktur, dan lainnya. Harus didahului pra studi kelayakan, rencana bentuk Kerja Sama, rencana pembiayaan, dan rencana penawaran Kerja Sama.
Kerja Sama dengan Lembaga/Pemerintah Daerah Luar Negeri: Meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, promosi potensi daerah, dan lainnya.

Persetujuan DPRD: Diperlukan jika membebani masyarakat dan daerah atau pembiayaan belum teranggarkan dalam APBD.

Jangka Waktu: Ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, memperhatikan peraturan perundang-undangan, ruang lingkup, bidang Kerja Sama, dan pembiayaan.

Hasil Kerja Sama: Dapat berupa uang (disetor ke kas daerah) atau barang (dicatat sebagai aset daerah).

Perubahan dan Berakhirnya Kerja Sama: Perubahan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan. Kerja Sama berakhir jika tujuan tercapai, terdapat keadaan luar biasa, pelanggaran perjanjian, atau masa Kerja Sama berakhir.

Pembiayaan: Dibebankan kepada para pihak dan dituangkan dalam APBD jika membebani masyarakat dan daerah.

Tugas dan Kewajiban Bupati: Memimpin pelaksanaan Kerja Sama Daerah, mengkoordinasikan penyelenggaraan, dan membentuk sekretariat Kerja Sama.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST SUMBAWA
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST SUMBAWA REGENCY
NUMBER 11 OF 2019
CONCERNING
REGIONAL COOPERATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST SUMBAWA,

\n\n \n \n

Considering:

that the regional government is obliged to improve the welfare of the community and improve public services in accordance with its authority;
that in an effort to realize development goals in the region and improve the quality of public services to the community, in order for its implementation to be more efficient and effective, regional cooperation needs to be carried out;
that in accordance with the mandate of Article 363 of Law 23 of 2014 concerning Regional Government, in realizing community welfare and improving public services, regions can carry out regional cooperation based on considerations of efficiency and effectiveness and mutual benefit;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3daeecf-2738-4358-83f8-9c8fe5cf393e","actionData","errors"]