[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3d964a8-61a5-43fa-8970-3caae0bee62c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penangulangan Kemiskinan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-06-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Penangulangan Kemiskinan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEMISKINAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penangulangan Kemiskinan
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan : bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan\r\nmeningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan\r\ndalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1945, diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan\r\nkemiskinan;\r\nbahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi,\r\nmulti sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera\r\ndiatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia,\r\nmaka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program\r\ndiantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi\r\nmasyarakat;\r\nbahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan\r\noptimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan\r\nberkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara\r\nPemerintah Kabupaten Bantul, dunia usaha di seluruh\r\nkomponen masyarakat;\r\n \n Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010; \n Materi Pokok: Hak dan KEwajiban; Tahapan Penanggulangan Kemiskinan; Prioritas Penanggulangan Kemiskinan; Pelaksanaan; Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; Pengawasan, monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; Peran Serta Masyarakat; Larangan; Penyidikan; Ketehntuan Pidana; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 14 HLM, Penjelasan: 4 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bantul. Latar belakangnya adalah perlunya upaya nyata dalam mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemiskinan dianggap sebagai masalah multidimensi yang memerlukan keterpaduan program antar lembaga, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Hak dan kewajiban warga miskin, termasuk hak atas kemudahan akses fasilitas seperti kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, sanitasi, lingkungan hidup yang baik, dan rasa aman. Warga miskin juga berkewajiban meningkatkan kesejahteraan, mentaati norma, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
Kewajiban Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pengusaha. Pemerintah Daerah berkewajiban mengupayakan pemenuhan hak warga miskin dan merealisasikan program penanggulangan kemiskinan. Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan. Pengusaha berkewajiban turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin dan berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan.
Tahapan penanggulangan kemiskinan, meliputi identifikasi warga miskin, penyusunan strategi dan program, serta pelaksanaan dan pengawasan kegiatan. Identifikasi dilakukan melalui penentuan kriteria, pengkajian data, validasi, dan penetapan warga miskin.
Strategi penanggulangan kemiskinan, meliputi pengurangan beban pengeluaran, peningkatan kemampuan dan pendapatan, pengembangan usaha mikro dan kecil, pemberdayaan warga miskin, dan sinergi kebijakan.
Program penanggulangan kemiskinan, meliputi program berbasis keluarga (bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan), program berbasis pemberdayaan masyarakat (pelatihan keterampilan, bimbingan usaha), program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (bantuan modal), dan program lainnya (perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, pengembangan infrastruktur).
Prioritas penanggulangan kemiskinan, meliputi pemenuhan kebutuhan pangan, penurunan angka kematian ibu dan anak, penurunan kasus gizi buruk, peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan, pendidikan murah, pinjaman modal lunak, pembangunan sarana dan prasarana, penanganan rumah tidak layak huni, dan peningkatan kesadaran hukum.
Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

","transitional_provisions","Pasal 42 menyatakan bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur penanggulangan kemiskinan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[106],{"_107":108,"_109":110,"_36":111},"text","PERDA Kab. Bantul No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 06 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/34489/perda-kab-bantul-no-6-tahun-2017","73947828-e286-462e-a1be-011f4fffee6e","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANTUL
REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 06 YEAR 2013
CONCERNING
POVERTY REDUCTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTUL,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to reduce the number of poor people and improve the welfare of the people as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, real efforts are needed in poverty reduction;
that poverty is a multi-dimensional, multi-sectoral problem with diverse characteristics that must be addressed immediately because it concerns human dignity, poverty reduction requires program integration between institutions and the business world and involves public participation;
that in order for poverty reduction efforts to run optimally, effectively, efficiently, and programmed in an integrated and sustainable manner, regulations are needed for the administrators of the Bantul Regency Government, the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3d964a8-61a5-43fa-8970-3caae0bee62c","actionData","errors"]