[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3d81e91-ff5b-4326-9447-65731570a12a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2015 tentang Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2015","number","10","year","2015","published_date","2015-12-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sragen","place_of_enactment","Sragen","theme","Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JALAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2015/NO.10, TLD/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Jalan
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi perekonomian mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan daerah;\r\nb. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pemerintah daerah memiliki kewenangan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jalan. \n Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);\r\n4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);\r\n5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);\r\n6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);\r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2769);\r\n9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4871);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);\r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011- 2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5). \n Materi Pokok Perda ini adalah: -Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan\r\nmeliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan. -Pengaturan jalan daerah tersebut meliputi :\r\na. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan daerah berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;\r\nb. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan daerah;\r\nc. penetapan status jalan daerah; dan\r\nd. penyusunan perencanaan jaringan jalan daerah. \r\n-(1) Pembina jalan daerah adalah pemerintah daerah.\r\n(2) Pembina jalan daerah tersebut meliputi:\r\na. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur penyelengjara jalan daerah;\r\nb. pemberian izin rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan\r\nc. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan daerah. \r\n-Pembangunan jalan daerah tersebut meliputi:\r\na. perencanaan teknis, penganggaran, pengadaan tanah, serta pelaksanaan konstruksi jalan daerah;\r\nb. pengoperasian dan pemeliharaan jalan daerah; dan\r\nc. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan-jalan daerah.\r\n-(1) Pemerintah daerah wajib menyediakan dana untuk pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan daerah.\r\n(2) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menyediakan dana tersebut, maka pemerintah daerah wajib mengusahakan dana pemeliharaan dan perbaikan jalan daerah dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah pusat atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015. \n 26 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang jalan di Kabupaten Sragen. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan ketertiban dalam penggunaan jalan umum, mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna, menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan daerah, mendorong optimalisasi sumber daya dalam pembinaan jalan, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, dan mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n- **Penyelenggaraan Jalan Daerah:** Pemerintah daerah adalah penyelenggara jalan daerah yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.\n- **Pengaturan Jalan Daerah:** Meliputi perumusan kebijakan, penyusunan pedoman operasional, penetapan status jalan daerah, dan penyusunan perencanaan jaringan jalan daerah.\n- **Pembinaan Jalan Daerah:** Meliputi pemberian bimbingan, penyuluhan, pemberian izin rekomendasi, dispensasi, dan pengembangan teknologi terapan di bidang jalan.\n- **Pembangunan Jalan Daerah:** Meliputi perencanaan teknis, penganggaran, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, pengembangan, dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan daerah. Pemerintah daerah wajib menyediakan dana untuk pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan jalan daerah.\n- **Pengawasan Jalan Daerah:** Meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan daerah dan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan daerah.\n- **Kewajiban Kepemilikan Izin:** Setiap orang yang memanfaatkan Rumija diwajibkan memperoleh izin dari Bupati, kecuali untuk keperluan rumah tangga, instansi pemerintah, dan sarana umum lainnya. Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin dan dikenakan retribusi.\n- **Peran dan Bagian-Bagian Jalan Daerah:** Jalan daerah berperan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa, penghubung wilayah, dan merupakan bagian dari sistem jaringan jalan nasional. Bagian-bagian jalan daerah meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.\n- **Status Jalan Daerah:** Jalan daerah menurut fungsinya terdiri dari jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan strategis. Status jalan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.\n- **Penetapan Kelas Jalan:** Penetapan kelas jalan berdasarkan karakteristik kendaraan bermotor dan daya dukung jalan. Kelas jalan terdiri dari kelas I, II, dan III.\n- **Pengadaan Tanah:** Pelaksanaan konstruksi jalan daerah di atas hak atas tanah orang dilakukan dengan cara pengadaan tanah yang harus mempertimbangkan RTRW.\n- **Izin, Dispensasi, Rekomendasi dan Pemanfaatan Jalan:** Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan wajib memperoleh izin. Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus harus mendapat dispensasi dari Bupati. Izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan dikeluarkan setelah mendapat rekomendasi dari SKPD penyelenggara jalan.\n- **Peran Masyarakat:** Masyarakat berhak memberi usulan, saran, informasi, berperan serta, memperoleh manfaat, dan informasi mengenai penyelenggaraan jalan. Masyarakat wajib menjaga ketertiban dan melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang jalan.\n- **Larangan:** Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, pembatalan izin, dan pembongkaran.\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 45 dikenai pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SRAGEN
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SRAGEN REGENCY
NUMBER 10 OF 2015
ON
ROAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SRAGEN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the road as one of the transportation infrastructure
which is the lifeblood of the economy has an
important role in regional development efforts;
that based on Law Number 38 of 2004
concerning Road, the regional government has the authority
regulation, guidance, development and supervision
regional road;
that based on the considerations as referred to
in letters a and b above, it is necessary to stipulate a
Regional Regulation concerning Road.

Remembering:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic
Indonesia;
Law Number 13 of 1950 concerning
Formation of Regency Regions Within
Central Java Province (State Gazette of the Republic
I

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3d81e91-ff5b-4326-9447-65731570a12a","actionData","errors"]