[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3d6fbb4-918a-4621-9f4c-f7301e549ced","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH \r\nTAHUN ANGGARAN 2020","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2020","number","6","year","2020","published_date","2020-10-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantaeng","place_of_enactment","Bantaeng","theme","PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH \r\nTAHUN ANGGARAN 2020","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2020
2020
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2020 NOMOR 6
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH \r\nTAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak \r\nsesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan \r\nyang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, \r\nantar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan sisa \r\nlebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan \r\nuntuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka \r\nperlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020; \r\nb. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada \r\nhuruf a, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan \r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan \r\ndengan Peraturan Daerah. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang \r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n\r\n2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang \r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari \r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang \r\nKeuangan Negara \r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang \r\nPerbendaharaan Negara \r\n5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang \r\nPemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab \r\nKeuangan Negara \r\n6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem \r\nPerencanaan Pembangunan Nasional \r\n7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang \r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan \r\nPemerintahan Daerah \r\n8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak \r\nDaerah dan Retribusi Daerah \r\n9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang \r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang \r\nNomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan \r\nPeraturan Perundang-undangan \r\n10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah sebagaimana \r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang\r\nUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua \r\natas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintah Daerah \r\n11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran \r\nPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 \r\n\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang \r\nDana Perimbangan \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang \r\nSistem Informasi Keuangan Daerah \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang \r\nPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah \r\n\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang \r\nStandar Akuntasi Pemerintahan\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang \r\nHibah Daerah \r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang \r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan \r\nPemerintahan Daerah\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang \r\nKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan \r\nAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang \r\nPinjaman Daerah \r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Daerah \r\n22. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor \r\n1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan \r\nStabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi \r\nCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam \r\nrangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan \r\nPerekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem \r\nKeuangan\r\n23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang \r\nPerubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan \r\nBelanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana \r\ntelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun \r\n2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor \r\n54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian \r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun \r\nAnggaran 2020 \r\n24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 \r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah \r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 \r\n\r\n25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 \r\ntentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial \r\nyang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja \r\nDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun \r\n2016 \r\n26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 \r\ntentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan \r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2020\r\n27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 \r\ntentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease \r\n2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah \r\n28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 \r\ntentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa \r\nTahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan \r\nPandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau \r\nMenghadapi \r\nAncaman \r\nyang \r\nMembahayakan \r\nPerekonomian Nasional\r\n29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2020 \r\ntentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus \r\nFisik Tahun Anggaran 2020 \r\n30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun \r\n2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan \r\nPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng \r\n sebagaimana telah diubah dengan Peraturan \r\nDaerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2017 \r\ntentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten \r\nBantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan \r\nProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD \r\nKabupaten Bantaeng \r\n31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun \r\n2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n\r\n32. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun \r\n2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat \r\nDaerah\r\n33. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 12 Tahun \r\n2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah \r\nTahun Anggaran 2020 \n Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2020. \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja\n2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\n3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021. APBD mencakup pendapatan daerah sebesar Rp. 1.821.274.173.308,00 dan belanja daerah sebesar Rp. 1.821.274.173.308,00, sehingga surplus/defisit adalah Rp. 0,00. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran dengan pembiayaan netto Rp. 0,00. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD meliputi pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF LANGKAT
PROVINCE OF NORTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF LANGKAT REGENCY
NUMBER 6 OF 2020
CONCERNING
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2021

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LANGKAT,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 15 paragraph (4) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 which states that the APBD is stipulated every year by a regional regulation;
that the Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) submitted as referred to in letter a, is a manifestation of the Regional Government Work Plan for 2021 which is elaborated in the General Policy of the APBD Budget and Budget Priorities and Plafonds that have been jointly agreed upon between the Langkat Regency Government and the Langkat Regency DPRD;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3d6fbb4-918a-4621-9f4c-f7301e549ced","actionData","errors"]