[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3cffe2a-ec76-4978-b6b8-5356a9d76007","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-01-06","effective_date","2025-01-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kelautan
2025
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 1, BN.2025 (22)/14 hlm
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai\tEkonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi\tyang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian\tEmisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan\t Nasional, perlu diatur tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja sektor kelautan;\r\nb.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\t\tdalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana\tPenerapan Nilai Ekonomi Karbon, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5\r\nTahun 2024.\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, pengukuran, pelaporan dan verifikasi, pencatatan, sertifikasi pengurangan emisi gas rumah kaca, pemantauan dan evaluasi dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2025. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor kelautan, yang meliputi pengelolaan karbon biru, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Penyelenggaraan NEK dilakukan melalui mekanisme Perdagangan Karbon dan/atau Pembayaran Berbasis Kinerja. Perdagangan Karbon dapat dilaksanakan di dalam dan luar negeri melalui Perdagangan Emisi dan Offset Emisi GRK, serta wajib dicatatkan dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Perdagangan Emisi diterapkan untuk usaha yang memiliki Batas Atas Emisi GRK (PTBAE) yang ditetapkan oleh Menteri, sementara Offset Emisi GRK dilakukan terhadap usaha yang tidak memiliki PTBAE. Pembayaran Berbasis Kinerja dilakukan terhadap mangrove, lamun, dan ekosistem karbon biru lainnya, berdasarkan hasil verifikasi capaian pengurangan Emisi GRK atau peningkatan serapan karbon. Pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) dilakukan terhadap pelaksanaan Perdagangan Karbon dan Pembayaran Berbasis Kinerja. Pengelolaan dana Perdagangan Karbon dan Pembayaran Berbasis Kinerja dilakukan oleh BLU BPDLH. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan NEK sektor kelautan dilakukan oleh Menteri.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2025
CONCERNING
PROCEDURES FOR IMPLEMENTING CARBON PRICING IN THE MARINE SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to support the implementation of Presidential
Regulation Number 98 of 2021 concerning the Implementation
of Carbon Pricing for Achieving the Target of
Nationally Determined Contribution and
Greenhouse Gas Emissions Control in
National Development, it is necessary to regulate the procedures
for implementing carbon trading and result-based
payments in the marine sector;
that based on the considerations as
referred to in letter a and to implement
the provisions of Article 8 of the Regulation of the Minister of Environment and Forestry
Number 21 of 2022 concerning the Procedures for Implementing
Ca

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3cffe2a-ec76-4978-b6b8-5356a9d76007","actionData","errors"]