[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3cfbee3-e508-4abf-a1b2-a827fed9c871","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015","number","35/PERMEN-KP/2015","year","2015","published_date","2015-12-08","effective_date","2015-12-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 35/PERMEN-KP/2015, BN.2015 No. 1851, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri di bidang perikanan yang mengatur:\na. perizinan Usaha Perikanan;\nb. penerbitan surat laik operasi;\nc. penerbitan surat persetujuan berlayar;\nd. penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu;\ne. pelaksanaan tugas pengawasan; dan\nf. pelaksanaan tugas kesyahbandaran di pelabuhan perikanan,\nwajib menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang sistem dan sertifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada usaha perikanan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkeadilan dan mencegah pelanggaran HAM seperti perdagangan orang dan kerja paksa dalam usaha perikanan.\n\nKetentuan substansial meliputi kewajiban bagi setiap Pengusaha Perikanan untuk melaksanakan Sistem HAM Perikanan, yang mencakup Kebijakan HAM, Uji Tuntas HAM, dan Pemulihan HAM. Pengusaha Perikanan wajib menunjuk koordinator pelaksana sistem HAM perikanan. Kebijakan HAM harus dibuat dalam bentuk pernyataan komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menghormati hak-hak pekerja dan menghindari kerja paksa. Uji Tuntas HAM wajib dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai dampak pelanggaran HAM, serta mengambil tindakan penanganan yang efektif. Pemulihan HAM mengharuskan Pengusaha Perikanan untuk melakukan mekanisme yang efektif untuk menjamin penyelesaian dampak pelanggaran HAM.\n\nSetiap Pengusaha Perikanan wajib memiliki Sertifikat HAM Perikanan yang diberikan oleh Menteri setelah dinyatakan lulus Sertifikasi HAM Perikanan. Menteri membentuk Tim HAM Perikanan yang bertugas menentukan persyaratan sertifikasi, mengakreditasi lembaga penilai, dan memberikan/mencabut sertifikat. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pelatihan pelaksanaan sistem HAM Perikanan dan Sertifikasi HAM Perikanan kepada Pengusaha Perikanan, lembaga penilai, dan pihak terkait lainnya. Pengawasan dilakukan oleh pengawas perikanan, syahbandar, dan pejabat berwenang lainnya.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap Pengusaha Perikanan yang tidak memiliki Sertifikat HAM Perikanan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan, dan/atau izin kapal pengangkut ikan, serta rekomendasi pencabutan izin penggunaan tenaga kerja.\n2. Pengusaha Perikanan yang melanggar kriteria kepatuhan HAM dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat HAM Perikanan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada poin 1.\n3. Nakhoda atau ahli penangkapan ikan yang menyebabkan terjadinya dampak Pelanggaran HAM Perikanan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 35/PERMEN-KP/2015
ON
HUMAN RIGHTS SYSTEM AND CERTIFICATION
IN FISHERIES BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize equitable fisheries management, provide legal certainty, provide benefits, and in accordance with the principles of sustainable development as stipulated in Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, as amended by Law Number 45 of 2009, it is necessary to have a system and certification of human rights in the fishery business;
that in fisheries business activities, violations of human rights are still found, including trafficking in persons, forced labor, child labor, and standard working conditions that do not comply with laws and regulations related to human rights and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3cfbee3-e508-4abf-a1b2-a827fed9c871","actionData","errors"]