[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3cde421-571f-4b53-92b5-0d7fbed25f88","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 1988 tentang Ijin Penggunaan Air Permukaan Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 1988","number","18","year","1988","published_date","1988-08-27","effective_date","1989-03-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Ijin Penggunaan Air Permukaan Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ijin penggunaan air tanah
1988
Peraturan Daerah (Perda) NO. 18, LD.1989/NO.06
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Ijin Penggunaan Air Permukaan Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Pengairan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, dan Peraturan Pemerinlah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, maka Peraturan Perairan Daerah Swatantra tingkat ke-I Jawa Tengah dengan segala perubahan dan petunjuk pelaksanaannya sepanjang mengenai ijin penggunaan dan pungutan retribusinya perlu disesuaikan sehingga benar-benar dapat menjamin kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian atas Air Permukaan Tanah dan ataupun meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menunjang pembiayaan pembangunan/pemeliharaan prasarana pengairan sebagaimana diatur dalam Peraturan-peraturan Pemerintah dimaksud;\r\nbahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang mengatur tentang Ijin Penggunaan Air Permukaan Tanah. \n dasar hukum perda ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982; Peraturan Pemerimah Nomor 6 Tahun 1981; Peraturan Pemerimah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerimah Nomor 23 Tahun 1982; Peraturan Pemerimah Nomor 14 Tahun 1987; Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP. 02/MENKLH/l/1988; Peraturan Daerah Swatanra Tingkat ke-1 Jawa Tengah tanggal 22 April 1959; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 \n materi pokok yang diatur dalam perda ini adalah tentang Perijinan, Tatalaksana dan Pengendalian Penggunaan Air Permukaan Tanah, Pembuangan air limbah, Ketentuan Retribusi, Pengawasan, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana dalam perolehan Ijin Penggunaan Air Permukaan Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 1989. \n 19 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke-l Jawa Tengah tanggal 22 April 1959 tentang Peraturan Perairan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Jawa Tengah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan bahwa penggunaan Air Permukaan Tanah untuk keperluan usaha harus mendapatkan Ijin dari Gubernur Kepala Daerah, yang dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Izin tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan Gubernur. Penggunaan air untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari dan hewan peliharaan tidak memerlukan izin, asalkan tidak merusak sumber air dan lingkungan. Tata cara permohonan izin, masa berlaku (3 tahun) dan perpanjangan, serta alasan pembekuan dan pencabutan izin diatur lebih lanjut. Pengendalian penggunaan air dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan melibatkan instansi terkait, dan masyarakat wajib membantu pengendalian pencemaran. Pembuangan air limbah ke perairan umum harus melalui pengolahan sesuai baku mutu. Penggunaan air permukaan tanah dikenakan retribusi biaya perizinan dan iuran penggunaan, dengan tarif yang berbeda untuk usaha komersial dan non-komersial, serta pengecualian untuk keperluan penelitian, pembibitan, masyarakat bersama, dan pertanian rakyat. Hasil penerimaan retribusi disetorkan ke Kas Daerah. Pengawasan dilaksanakan secara terpadu oleh instansi terkait. Penyidikan tindak pidana dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.","transitional_provisions","1. Setiap orang/Badan Hukum yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah memanfaatkan dan menggunakan Air Permukaan Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan Ijin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3), Pasal 3, dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

OFFICIAL GAZETTE
PROVINCE OF CENTRAL JAVA LEVEL I REGION
CENTRAL JAVA

Number : 6 Year 1989 Series: B No. 4

REGIONAL REGULATION OF PROVINCE OF CENTRAL JAVA LEVEL I REGION
NUMBER: 18 YEAR 1988

CONCERNING
PERMITS FOR THE USE OF SURFACE WATER IN THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA LEVEL I REGION

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

GOVERNOR HEAD OF CENTRAL JAVA LEVEL I REGION

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 6 of 1981 concerning Fees for the Financing of Exploitation and Maintenance of Irrigation, Government Regulation Number 22 of 1982 concerning Water Management, and Government Regulation Number 23 of 1982 concerning Irrigation as further implementation of Law Number 11 of 1974 concerning Water Resources, the Regional Water Regulations of Central Java Level I Swatantra Region, with all its amendments and implementing instructions regarding permits for use and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3cde421-571f-4b53-92b5-0d7fbed25f88","actionData","errors"]