[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3c389bf-0b43-48c3-ae12-842f57a9c463","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2016-06-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan","place_of_enactment","Kandangan","theme","Penyelenggaraan Perlindungan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HAK ASASI MANUSIA - kependudukan dan perkawinan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2016/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Anak
ABSTRAK:	\n \n Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat. Agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya hak anak dan memberikan perlindungan di daerah dari berbagai bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 20 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 10 Tahun 2012; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 40 Tahun 2011; PermenegPPA No. 3 Tahun 2008; PermenegPPA No. 2 Tahun 2009; PermenegPPA No. 11 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 2 Tahun 2016;. \n Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dengan isi ringkas sebagai berikut:\r\na.\tKetentuan Umum;\r\nb.\tAsas dan Prinsip;\r\nc.\tMaksud dan Tujuan;\r\nd.\tKewajiban dan Tanggung Jawab;\r\ne.\tLarangan;\r\nf.\tPerencanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak;\r\ng.\tPelaksanaan Perlindungan Anak;\r\nh.\tKelembagaan;\r\ni.\tKoordinasi dan Kerjasama;\r\nj.\tSistem Informasi;\r\nk.\tPembinaan dan Pengawasan;\r\nl.\tPelaporan;\r\nm.\tPembiayaan;\r\nn.\tSanksi Administrasi;\r\no.\tKetentuan Penyidikan;\r\np.\tKetentuan Pidana;\r\nq.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2016. \n 51 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Latar belakangnya adalah bahwa anak merupakan amanah Tuhan yang memiliki harkat dan martabat, serta generasi penerus bangsa yang perlu dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi agar dapat tumbuh kembang secara optimal. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak, mencegah segala bentuk penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah terhadap anak, serta meningkatkan partisipasi anak dan masyarakat dalam perlindungan anak, dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Ketentuan substansial mencakup kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam perlindungan anak. Pemerintah Daerah berkewajiban menghormati dan memenuhi hak anak, memberikan dukungan kebijakan dan dana, serta melakukan pengawasan dan evaluasi. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab melindungi, mengasuh, dan mendidik anak. Masyarakat berkewajiban melakukan pencegahan dan penanganan kasus anak korban penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi. Peraturan ini juga mengatur larangan bagi pelaku usaha dan penyelenggara pendidikan yang dapat membahayakan anak.

Peraturan ini juga mengatur mengenai perencanaan perlindungan anak, pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah daerah, mekanisme pelaksanaan perlindungan anak yang meliputi pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Selain itu, diatur pula mengenai kelembagaan, koordinasi dan kerjasama, sistem informasi, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, dan pembiayaan penyelenggaraan perlindungan anak.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelaku usaha yang melanggar Pasal 9 huruf b, c, d, e, f, dan g dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau pencabutan izin usaha.\n2. Penyelenggara pendidikan yang melanggar Pasal 10 huruf b dan c dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau pencabutan izin.\n3. Orang tua yang melanggar Pasal 11 huruf c dapat dikenakan sanksi administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI SELATAN REGENCY
NUMBER 10 OF 2016
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF CHILD PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN,

\n\n \n \n

Considering:

that children are a mandate and gift from God Almighty, in whom dignity and status as a whole human being are inherent;
that in order for children to grow and develop optimally, both physically, mentally, and socially, the Regional Government is obliged to guarantee the implementation of children's rights and provide protection in the region from various forms of violence and discrimination;
that based on Article 20 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, the State, government, society, families and parents are obliged and responsible for the Implementation of Child Protection;
that based on the considerations

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3c389bf-0b43-48c3-ae12-842f57a9c463","actionData","errors"]