Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 14 Tahun 2026

Surat Edaran ini diterbitkan sebagai pedoman bagi unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam melakukan pembinaan, pendataan, serta pelaksanaan Condition Assessment Scheme (CAS) bagi kapal tangki minyak berbendera Indonesia dengan konstruksi dasar tunggal (single bottom) dan/atau lambung tunggal (single hull). Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim melalui pengendalian risiko, sekaligus mencegah gangguan rantai pasok energi dan logistik nasional selama masa transisi bagi kapal-kapal yang terdampak.

Secara substansial, kebijakan ini mengatur kewajiban bagi pemilik atau operator kapal untuk menyusun rencana pelaksanaan CAS, rencana docking, dan rencana pengelolaan akhir masa operasional kapal (end-of-life plan). Pelaksanaan CAS wajib dilakukan saat kapal berada di atas dok dengan melibatkan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan badan klasifikasi yang diakui. Surveyor badan klasifikasi diwajibkan melakukan pemeriksaan teknis mendalam, termasuk pengukuran ketebalan pelat, pemeriksaan deformasi, dan kekuatan struktur, serta memberikan rekomendasi teknis. Selain itu, pemilik kapal diwajibkan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, termasuk melakukan perbaikan atau pembatasan operasi jika ditemukan kondisi yang membahayakan keselamatan atau berpotensi mencemari lingkungan.