[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3ab9745-9e0b-48dc-9a27-dec7fc7a89ea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2006","number","6","year","2006","published_date","2006-08-26","effective_date","2006-08-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rembang","place_of_enactment","Rembang","theme","Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PARTAI POLITIK - BANTUAN KEUANGAN
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2006/No.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan \r\nPasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor\r\n31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun\r\n2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada\r\nPartai Politik; bahwa bantuan keuangan kepada Partai\r\nPolitik hanya diberikan kepada Partai\r\nPolitik yang mempunyai Perwakilan di\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf\r\na dan huruf b, maka perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Bantuan\r\nKeuangan Kepada Partai Politik; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004; Undang-Und~ng Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nemer 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian bantuan keuangan, bantuan keuangan, tata cara pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik, penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi partai politik, penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik, laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2006. \n 12 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua peraturan yang mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Rembang. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dengan tujuan membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang memiliki perwakilan di DPRD.

\n\n

Ketentuan substansial meliputi:

Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
Bantuan keuangan diberikan setiap Tahun Anggaran.
Besarnya bantuan keuangan diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, dengan besaran Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) per kursi per Tahun.
Besaran bantuan keuangan dapat berubah setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan APBD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tata cara pengajuan bantuan keuangan diatur, dimana DPD/DPC Partai Politik mengajukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesbang dan Linmas.
Penelitian dan pemeriksaan administrasi dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas.
Penyerahan bantuan keuangan dilakukan oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik dengan Berita Acara Serah Terima.
Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesbang dan Linmas setelah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan Daerah.
Apabila terjadi dualisme kepengurusan Partai Politik, maka Bantuan Keuangan ditangguhkan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF REMBANG REGENCY
YEAR 2006 NUMBER 10 SERIES A, NUMBER 7
SUPPLEMENTARY REGIONAL GAZETTE NUMBER 56

REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY
NUMBER 6 OF 2006
CONCERNING
FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF REMBANG,

Considering:

that to implement the provisions of Article 17 paragraph (4) of Law Number 31 of 2002 concerning Political Parties and Government Regulation Number 29 of 2005 concerning Financial Assistance to Political Parties;
that financial assistance to Political Parties is only given to Political Parties that have Representatives in the Regional House of Representatives;
that for the purposes referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Financial Assistance to Political Parties.

In view of:

Law Number 13 of 195 concerning the Establishment of Regions in the Central Java Propln Environment;
Law Number 31

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3ab9745-9e0b-48dc-9a27-dec7fc7a89ea","actionData","errors"]