[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e39e3a23-21b5-4760-be20-ea9be8d534cf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-10-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara","place_of_enactment","Tanjung Selor","theme","Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI – PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/NO.3, TLD NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, maka untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pelayanan diperlukan sumber-sumber pendanaan yang diantaranya dari Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan pengaturan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur dengan peraturan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 20 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1: Ketentuan Umum. Bab 2: Nama, Obyek dan Subyek Retribusi. Bab 3: Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa. Bab 4: Golongan Retribusi. Bab 5: Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi. Bab 6: Struktur dan Besaran Tarif Retribusi. Bab 7: Wilayah Pemungutan. Bab 8: Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran. Bab 9: Sanksi Administrasi. Bab 10: Penagihan. Bab 11: Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi. Bab 12: Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa. Bab 13: Keberatan. Bab 14: Pengembalian Kelebihan Pembayaran. Bab 15: Insentif Pemungutan. Bab 16: Pemanfaatan Retribusi. Bab 17: Peninjauan Tarif Retribusi. Bab 18: Ketentuan Penyidikan. Bab 19: Ketentuan Pidana. Bab 20: Pengawasan. Bab 21: Ketentuan Peralihan. Bab 22: Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 21 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 2) beserta aturan pelaksanaannya, sepanjang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pelayanan publik dengan sumber pendanaan dari Retribusi Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Objek Retribusi:** Pemakaian Kekayaan Daerah, termasuk pemakaian bangunan, peralatan/alat-alat berat, lapangan, kios/fasilitas lain-lain, dan laboratorium.\n2. **Subjek Retribusi:** Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.\n3. **Prinsip Tarif:** Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, berorientasi pada harga pasar.\n4. **Wilayah Pemungutan:** Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara.\n5. **Tata Cara Pemungutan:** Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan hasilnya disetor ke kas daerah.\n6. **Pembayaran:** Pembayaran harus dilakukan secara tunai/lunas dalam waktu 15 hari kerja sejak diterbitkannya SKRD.\n7. **Sanksi Administratif:** Keterlambatan pembayaran dikenakan bunga 2% per bulan.\n8. **Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan:** Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi dan kondisi tertentu.\n9. **Penghapusan Piutang:** Piutang retribusi yang kedaluwarsa (setelah 3 tahun) dapat dihapuskan.\n10. **Keberatan:** Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Kepala Daerah.\n11. **Pengembalian Kelebihan Pembayaran:** Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.\n12. **Insentif Pemungutan:** SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif.\n13. **Pemanfaatan Retribusi:** Penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.\n14. **Peninjauan Tarif:** Tarif retribusi ditinjau kembali paling lambat 3 tahun sekali.","transitional_provisions","1. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, terhadap pemakaian Obyek Retribusi yang telah diperjanjikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya perjanjian.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF NORTH KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 3 OF 2016
ABOUT
LOCAL SERVICE CHARGE FOR THE USE OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN,

Considering:

that with the formation of North Kalimantan Province based on Law Number 20 of 2012, in order to carry out the wheels of government and services, funding sources are needed, including Local Fees as an important source of regional revenue to finance the implementation of regional government and improve services to the community;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, it mandates the regulation of Local Service Charge for the Use of Regional Assets to be regulated by regional regulations based on the principles of democracy, equality and justice, community participation, and accountability by taking into account regional potential;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e39e3a23-21b5-4760-be20-ea9be8d534cf","actionData","errors"]