[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e399fc64-8342-407d-bd89-d3daf4b56994","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2009","number","4","year","2009","published_date","2009-04-08","effective_date","2009-04-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tegal","place_of_enactment","Slawi","theme","Perencanaan Pembangunan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2009/No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perencanaan Pembangunan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa agar kegiatan pembangunan di Desa \r\nlebih mandiri dan dapat dilaksanakan secara \r\nterarah, demokratis, efektif, efisien, dan \r\nbersasaran, perlu adanya perencanaan \r\npembangunan desa sebagai satu kesatuan \r\ndalam sistem perencanaan pembangunan \r\ndaerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal \r\n8 Undang\r\n-Undang Nomor 25 Tahun 2004 \r\ntentang Sistem Perencanaan Pembangunan \r\nNasional dan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan \r\nPasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur \r\nperencanaan pembangunan desa; bahwa berdasarkan pertimbangan \r\nsebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, \r\nperlu membentuk Peraturan Daerah tentang \r\nPerencanaan Pembangunan Desa;\r\n\r\n \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang\r\n-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2009; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Desa, tahapan perencanaan pembangunan desa, penyusunan dan penetapan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2009. \n 13 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kegiatan pembangunan desa yang lebih mandiri, terarah, demokratis, efektif, efisien, dan bersasaran. Tujuannya adalah untuk mengatur perencanaan pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Ketentuan substansial mencakup:

Penyusunan perencanaan pembangunan desa yang menghasilkan RPJM-Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKP-Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa).
RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan 5 tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program kerja desa.
RKP-Desa adalah dokumen perencanaan 1 tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa, memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan.
Tahapan perencanaan pembangunan desa meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana.
Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) jangka menengah desa, sedangkan penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui Musrenbang tahunan desa.
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan melibatkan Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
TEGAL REGENCY

Year : 2009
Number : 4

REGIONAL REGULATION OF TEGAL REGENCY
NUMBER 4 OF 2009
CONCERNING
VILLAGE DEVELOPMENT PLANNING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TEGAL,

\n\n \n \n

Considering:

that in order for development activities in the Village to be more independent and can be carried out in a directed, democratic, effective, efficient, and targeted manner, it is necessary to have village development planning as a unity in the regional development planning system;
that in order to implement the provisions of Article 8 of Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System and Article 63, Article 64, Article 65 and Article 66 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, it is necessary to regulate village development planning;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e399fc64-8342-407d-bd89-d3daf4b56994","actionData","errors"]