[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e390036a-a4c3-4267-bb46-6e2a03f0b083","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Wajib Daftar Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2014-08-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Balangan","place_of_enactment","Paringin","theme","Wajib Daftar Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LAIN-LAIN - USAHA
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Wajib Daftar Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa keberadaan daftar perusahaan sangat diperlukan oleh masyarakat yang ingin memperoleh informasi terkait dengan identitas dan legalitas sebuah perusahaan dan merupakan salah satu komponen yang mampu menggerakkan roda perekonomian, sehingga Pemerintah Daerah perlu mempunyai data yang sesuai terkait dengan keberadaan perusahaan di Daerah, sehingga untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait keberadaan dan legalitas setiap perusahaan yang beroperasi di Daerah maka pemerintah Daerah perlu untuk melakukan pendataan terhadap perusahaan dan memuatnya dalam daftar perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Perusahaan. \n Dasar hukum : UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\nWajib Daftar Perusahaan, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Wajib Daftar Perusahaan;\r\n3. Pelimpahan Wewenang;\r\n4. Pendaftaran Perusahaan;\r\n5. Penerbitan TDP;\r\n6. Jangka Waktu Berlakunya TDP;\r\n7. Pembaharuan TDP;\r\n8. Perubahan, Pembatalan Dan Penghapusan TDP;\r\nBagian Kesatu : Perubahan\r\nBagian Kedua : Pembatalan\r\nBagian Ketiga : Penghapusan\r\n9. Penggantian TDP;\r\n10. Pelayanan Informasi Perusahaan;\r\n11. Pengawasan;\r\n12. Sanksi;\r\n13. Ketentuan Lain-Lain;\r\n14. Ketentuan Peralihan;\r\n15. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2014. \n 25 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kewajiban bagi setiap perusahaan atau kegiatan usaha di Kabupaten Balangan untuk mendaftarkan perusahaannya kepada Pemerintah Daerah dalam waktu 3 bulan sejak mulai menjalankan usaha. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan pembinaan kepada dunia usaha, khususnya golongan ekonomi lemah, serta untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat dengan mempertimbangkan bahwa daftar perusahaan diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang identitas dan legalitas perusahaan. Selain itu, keberadaan perusahaan dianggap penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, sehingga pemerintah daerah perlu memiliki data yang akurat. Pendataan perusahaan juga diperlukan untuk pembinaan dan pengawasan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mewajibkan pendaftaran bagi Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Usaha Perorangan yang berbadan hukum, dan Perusahaan Asing, termasuk Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, atau Perwakilan Perusahaan. Dikecualikan dari kewajiban ini adalah perusahaan negara berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN), perusahaan kecil perorangan, atau usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerimaan pendaftaran dan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan, yang wajib berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi perdagangan. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. TDP berlaku selama 5 tahun dan wajib diperbarui paling lambat 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Perusahaan wajib melaporkan perubahan data perusahaan. Daftar perusahaan dapat dibatalkan jika data yang didaftarkan tidak benar. Perusahaan dihapus dari daftar jika terjadi perubahan bentuk, pembubaran, penghentian kegiatan usaha, atau berdasarkan putusan pengadilan.

","transitional_provisions","Pendaftaran Perusahaan yang telah disahkan dan Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo daftar ulang dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 14 ayat (1) juncto Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BALANGAN
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF BALANGAN REGENCY
NUMBER 3 OF 2014
ON
MANDATORY COMPANY REGISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BALANGAN,

\n\n \n \n

Considering :

that the existence of a company register is essential for people who want to obtain information related to the identity and legality of a company;
that the existence of the company is one component that is able to drive the wheels of the economy, so the Regional Government needs to have appropriate data related to the existence of companies in the region;
that in order to carry out guidance and supervision related to the existence and legality\nof every company operating in the region, the Regional Government needs to collect data on companies and include it in the company register;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e390036a-a4c3-4267-bb46-6e2a03f0b083","actionData","errors"]