[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e38eccf2-670f-49ed-9c39-c88c0f952a6a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2006","number","9","year","2006","published_date","2006-04-27","effective_date","2006-05-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tegal","place_of_enactment","Slawi","theme","Sumber Pendapatan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Sumber Pendapatan Desa
2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2006/NO.9
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Sumber Pendapatan Desa
ABSTRAK:	\n \n Bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan dana yang memadai; bahwa untuk adanya dukungan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur sumber pendapatan desa; bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587), Sumber Pendapatan Desa diatur dengan Peraturan Daerah; dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa. \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum; Sumber Dan Jenis Pendapatan Desa; Rincian Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah; Alokasi Dana Desa; Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten; Hibah Dan Sumbangan; Pengurusan Dan Pengelolaan; Pengawasan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2006. \n Peraturan Daerah\r\nKabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2000 \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa beserta Perubahannya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumber pendapatan desa di Kabupaten Tegal. Latar belakangnya adalah bahwa desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum, memerlukan dukungan dana yang memadai untuk melaksanakan kewenangannya dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan dasar hukum yang jelas mengenai sumber-sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan oleh desa.

Sumber pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah (Alokasi Dana Desa), bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat. Pendapatan asli desa meliputi hasil usaha desa (seperti BUMDes, kios desa), hasil kekayaan desa (tanah kas desa, pasar desa), hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah (pungutan desa, kerjasama dengan pihak ketiga).

Pemerintah Daerah berkewajiban mengusahakan peningkatan sumber pendapatan desa berupa pemberian tanah kas desa jika desa tidak memilikinya. Sumber pendapatan daerah yang berada di desa yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa, dan sebaliknya. Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa, yang ditetapkan dalam APB Desa.

Tanah milik desa dilarang dilepas haknya kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan proyek pembangunan (sarana pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, ekonomi, peribadatan, atau kepentingan umum lainnya) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, atau terhadap tanah yang tidak produktif dan tidak menguntungkan bagi pendapatan desa. Pelepasan tanah harus memperoleh ganti tanah yang senilai, luas tanah pengganti tidak kurang dari yang dilepas, dan mendapat izin tertulis dari Bupati.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
TEGAL REGENCY

Year: 2006
Number : 09

REGIONAL REGULATION OF TEGAL REGENCY
NUMBER 09 OF 2006
on
SOURCES OF VILLAGE INCOME

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TEGAL

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the village as a legal community unit that has a government organization has the authority to regulate and manage the interests of its community, in carrying out its duties requires adequate funding support;
that for the existence of funding support as referred to in letter a, it is necessary to regulate the source of village income;
that in accordance with the provisions in Article 72 of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2005 Number 158, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4587), Sources of Village Income are regulated by Regional Regulation;
that based

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e38eccf2-670f-49ed-9c39-c88c0f952a6a","actionData","errors"]