[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e388f582-c4dc-4325-9989-49e1c486478c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru No. 4 Tahun 2011","number","4","year","2011","published_date","2011-06-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buru","place_of_enactment","Namlea","theme","Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2014/NO. 4, TLD NO.4, LL KAB. BURU: 15 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf F Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Buru serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2008. \n Peraturan ini mengatur tentang :\r\nPajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan sistematika sebagai berikut :\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tNama, Objek dan Subjek Pajak;\r\n3.\tDasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak;\r\n4.\tWilayah Pemungutan;\r\n5.\tMasa Pajak dan Saat Pajak Terutang;\r\n6.\tPendaftaran dan Pendataan;\r\n7.\tTata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak;\r\n8.\tTata Cara Pembayaran;\r\n9.\tPenagihan;\r\n10.\tPengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;\r\n11.\tPembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;\r\n12.\tKeberatan dan Banding;\r\n13.\tPengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;\r\n14.\tKadaluarsa;\r\n15.\tKetentuan Pidana;\r\n16.\tPenyidikan;\r\n17.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian C \n Penjelasan: 3 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian C.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Buru ini mengatur tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Latar belakangnya adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk memungut pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tujuannya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buru.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Nama, Objek, dan Subjek Pajak: Pajak dikenakan atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Objek pajak meliputi berbagai jenis mineral dan batuan seperti asbes, batu tulis, batu kapur, pasir, dan lainnya. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral tersebut.
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak: Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan mineral, dihitung berdasarkan volume/tonase dikalikan dengan nilai pasar. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.
Wilayah Pemungutan: Pajak dipungut di wilayah Kabupaten Buru.
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang: Masa pajak adalah 1 bulan kalender, dan pajak terutang pada saat pengambilan mineral.
Pendaftaran dan Pendataan: Pengusaha pajak mineral wajib mendaftar dan mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).
Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak: Wajib pajak menghitung sendiri pajak terutang menggunakan SPTPD. Bupati dapat menerbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan), atau SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) dalam jangka waktu 5 tahun.
Tata Cara Pembayaran: Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
Penagihan: Bupati dapat menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) jika ada kekurangan pembayaran.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak: Pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Sanksi Administrasi: Pejabat dapat melakukan pembetulan, pembatalan, atau pengurangan ketetapan pajak, serta menghapus sanksi administrasi.
Keberatan dan Banding: Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atau banding atas ketetapan pajak.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak: Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Kadaluarsa: Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah 5 tahun.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 08 Tahun 2017","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112103/perda-kab-buru-no-08-tahun-2017","0a9657fd-9f4d-438d-afd3-22d41486550d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[105],{"_96":106,"_98":99,"_36":100},"PERDA Kab. Buru No. 08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BURU REGENCY
NUMBER: 04 OF 2011
ABOUT
NON-METALLIC MINERAL AND ROCK TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BURU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Article 2 (2) letter f of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, Non-Metallic Mineral and Rock Tax is one type of tax that is the authority of the Regency Government;
that in order to implement the collection of Non-Metallic Mineral and Rock Tax in Buru Regency and as implementation of the provisions of Article 95 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, it is necessary to regulate the provisions regarding Non-Metallic Mineral and Rock Tax in a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate it in a Regional Regulation;

In View of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e388f582-c4dc-4325-9989-49e1c486478c","actionData","errors"]