[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e384d095-681c-4c70-8458-30e2abee9147","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri","short_title","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2011","number","8","year","2011","published_date","2011-01-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","908b6ebf-f9ae-4031-a6ea-6821b4d7332b","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Dalam Negeri","short_name","Permendagri","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Kementerian Dalam Negeri","place_of_enactment","Jakarta","theme","Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pelayanan Terpadu - Kementerian Dalam Negeri
2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 8, BN 2011 (50): 5 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Dalam Negeri TENTANG Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pelaksanaan program utama Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri perlu dilakukan percepatan penyelenggaraan pelayanan terpadu di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. \n Dasar hukum Permendagri ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; Perpres Nomor 24 Tahun 2010; Permendagri Nomor 41 Tahun 2010; dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2011. \n Permendagri ini mengatur mengenai Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan terpadu di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri meliputi penyediaan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada pemerintah daerah, masyarakat dan antarinstansi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2011. \n Lampiran file: 61 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 5 dan lampiran hlm 6 sd 61) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini bertujuan untuk mempercepat penyelenggaraan pelayanan terpadu di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Latar belakangnya adalah pelaksanaan program utama Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Ketentuan substansial mencakup:

Pelayanan terpadu sebagai kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan antar instansi.
Penyelenggara pelayanan terpadu adalah Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh setiap komponen, biro, dan pusat.
Asas penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalisme, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Penerimaan pelayanan terpadu dilakukan melalui satu pintu, dengan pengelolaan teknis oleh komponen, biro, dan pusat sesuai bidang tugasnya.
Sekretaris Jenderal melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu.

Ruang lingkupnya meliputi penyediaan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan antarinstansi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.50, 2011
MINISTRY OF HOME AFFAIRS. Integrated Service. Implementation. Acceleration.

REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2011
CONCERNING
ACCELERATION OF INTEGRATED SERVICE IMPLEMENTATION
WITHIN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that in the context of implementing the main program of Bureaucratic Reform within the Ministry of Home Affairs, it is necessary to accelerate the implementation of integrated services within the Ministry of Home Affairs;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Home Affairs concerning the Acceleration of Integrated Service Implementation Within the Ministry of Home Affairs;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e384d095-681c-4c70-8458-30e2abee9147","actionData","errors"]