[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e36aafb3-4e9d-4f56-bbdc-cc9ad79f7707","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2018","number","10","year","2018","published_date","2018-12-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Utara","place_of_enactment","Masamba","theme","Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN-DAN-PELESTARIAN-CAGAR-BUDAYA
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, BD.2018/No.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa cagar budaya baik berupa benda, bangunan, struktur, situs maupun kawasan merupakan peninggalan yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan dan wisata;\r\nb. bahwa dalam rangka meningkatkan manfaat cagar budaya khususnya sebagai salah satu daya tarik wisata maka perlu dilakukan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);\r\n3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3387) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP\r\nBAB III KRITERIA CAGAR BUDAYA\r\nBAB IV TUGAS DAN WEWENANG\r\nBAB V REGISTRASI CAGAR BUDAYA\r\nBAB VI PEMILIKAN DAN PENGUASAAN\r\nBAB VII PENEMUAN DAN PENCARIAN\r\nBAB VIII PELESTARIAN CAGAR BUDAYA\r\nBAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nBAB X PENDANAAN\r\nBAB XI SANKSI ADMINISTRATIF\r\nBAB XII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018. \n Peraturan Bupati tentang tata cara pemberian kompensasi (Pasal 19 ayat (4), Pasal 29 ayat (2)), persyaratan Tim Ahli (Pasal 14 ayat (6)), tata cara pemberian izin (Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 ayat (4), Pasal 41 ayat (3)), tata cara pengawasan pelestarian (Pasal 56 ayat (3)) \n 33 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya bertujuan untuk melestarikan adat budaya daerah dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat daerah melalui Cagar Budaya, memperkuat kepribadian daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah, mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat nasional dan internasional, serta menjadikan sebagai medium pembelajaran.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kriteria Cagar Budaya: Benda, bangunan, atau struktur yang berusia 50 tahun atau lebih, mewakili masa gaya yang paling singkat berusia 50 tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan pribadi bangsa.
Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah: Melakukan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya, termasuk mewujudkan kesadaran masyarakat, mengembangkan kebijakan, menyelenggarakan penelitian, menyediakan informasi, menyelenggarakan promosi, memfasilitasi pemanfaatan, dan menanggulangi bencana. Pemerintah Daerah juga berwenang menetapkan etika pelestarian, mengoordinasikan pelestarian, menghimpun data, menetapkan peringkat dan status Cagar Budaya, menyelenggarakan kerjasama, melakukan penyidikan pelanggaran hukum, mengelola kawasan Cagar Budaya, memberikan penghargaan, memindahkan Cagar Budaya untuk pengamanan, menetapkan batas situs dan kawasan, serta menghentikan proses pemanfaatan ruang yang dapat merusak Cagar Budaya.
Registrasi Cagar Budaya: Meliputi pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan. Setiap orang yang memiliki Cagar Budaya wajib mendaftarkannya.
Pemilikan dan Penguasaan: Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan memperhatikan fungsi sosialnya. Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.
Penemuan dan Pencarian: Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Cagar Budaya wajib melaporkannya. Pencarian Cagar Budaya hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan izin Pemerintah Daerah.
Pelestarian Cagar Budaya: Meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Perlindungan meliputi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Pengembangan dilakukan melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi. Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

","transitional_provisions","sanctions","Pelanggaran terhadap Pasal 30 ayat (1), Pasal 34, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (4) dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF LUWU UTARA REGENCY
NUMBER 10 OF 2018
CONCERNING
MANAGEMENT AND PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LUWU UTARA,

Considering:

that cultural heritage, whether in the form of objects, buildings, structures, sites or areas, is a heritage that is beneficial for the development of education, science and travel;
that in order to increase the benefits of cultural heritage, especially as one of the tourist attraction, it is necessary to manage and preserve cultural heritage;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Management and Preservation of Cultural Heritage;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 1999 concerning the Establishment of North Luwu Regency Level II Region (State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e36aafb3-4e9d-4f56-bbdc-cc9ad79f7707","actionData","errors"]