[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3613902-4e27-41fb-9054-5d44fa50008e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-06-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Timur","place_of_enactment","Surabaya","theme","Fasilitasi Pengembangan Pesantren","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDIDIKAN
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 No 3 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Fasilitasi Pengembangan Pesantren
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendukung dan memperkuat fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan\tmasyarakat, perlu dilakukan upaya pengembangan pesantren;\r\nb.\tbahwa dalam upaya pengembangan pesantren di Provinsi Jawa Timur diperlukan fasilitasi yang terintegrasi dengan kebijakan nasional;\r\nc.\tbahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai kewenangannya\tmemiliki tanggung jawab dalam melakukan\tfasilitasi pengembangan pesantren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;\r\nd.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\tPeraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945:\r\nUU No 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 18 Tahun 1950:\r\nUU No 20 Tahun 2003:\r\nUU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:\r\nUU No 18 Tahun 2019:\r\nPP No 12 Tahun 2017:\r\nPP No 12 Tahun 2019:\r\nPP No 57 Tahun 2021:\r\nPerpres No 82 Tahun 2021. \n Mengatur tentang:\r\n1. Ketentuan Umum:\r\n2. Bentuk Faslitasi Pengembangan Pesantren:\r\n3. Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren:\r\n4. Pemberdayaan:\r\n5. Penguatan Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Pesantren:\r\n6. Koordinasi:\r\n7. Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan:\r\n8. Kerja Sama:\r\n9. Partisipasi Masyarakat:\r\n10. Sistem data dan Informasi Pesantren Daerah:\r\n11. Pendanaan:\r\n12. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2022. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren bertujuan untuk mendukung dan memperkuat fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Fasilitasi ini diintegrasikan dengan kebijakan nasional dan merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Peraturan ini mengatur bentuk fasilitasi pengembangan pesantren yang meliputi pemberian fasilitasi dan/atau dukungan untuk pemberdayaan pesantren. Fasilitasi diberikan kepada pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama, masuk dalam Sistem Data dan Informasi Pesantren Daerah (SDIPD), menyelenggarakan pendidikan pesantren, dan/atau melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Fasilitasi dan dukungan diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan diformulasikan ke dalam perencanaan fasilitasi pengembangan pesantren.

Pemberdayaan pesantren dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk pemberdayaan ekonomi (pelatihan, penguatan potensi ekonomi, pendirian koperasi, bantuan pemasaran, pinjaman, bimbingan manajemen keuangan, pemanfaatan teknologi industri), fasilitasi pembangunan kesehatan (pelayanan kesehatan promotif, preventif, dan dasar), fasilitasi perlindungan perempuan dan anak (program pesantren ramah anak, pendidikan hak perempuan dan anak, penyediaan pusat pengaduan), fasilitasi pelestarian lingkungan (pendidikan eco-Pesantren, penghijauan), dan fasilitasi pengurangan risiko bencana (pembangunan sarana mitigasi, pendidikan kebencanaan).

Selain itu, peraturan ini juga mengatur penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan pesantren melalui pendidikan dan pelatihan, integrasi materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum, serta kerjasama dengan pesantren dalam kegiatan penguatan wawasan kebangsaan. Koordinasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan pesantren dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Monitoring, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi dilakukan oleh Gubernur melalui biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat dan Inspektorat Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF EAST JAVA
REGIONAL REGULATION OF EAST JAVA PROVINCE
NUMBER 3 OF 2022
CONCERNING
FACILITATION OF PESANTREN DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that to support and strengthen the function of pesantren as an institution of education, da'wah, and community empowerment, it is necessary to make efforts to develop pesantren;
that in an effort to develop pesantren in East Java Province, facilitation is needed that is integrated with national policies;
that the Regional Government of East Java, according to its authority, has a responsibility in facilitating the development of pesantren as referred to in Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Facilitation of Pesantren Development;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3613902-4e27-41fb-9054-5d44fa50008e","actionData","errors"]