[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e35816ab-c1ed-4e7c-b11d-dabd9a27e6be","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2013 tentang BUDIDAYA TERNAK DAN HEWAN KESAYANGAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2013","number","2","year","2013","published_date","2013-01-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bungo","place_of_enactment","Muara Bungo","theme","BUDIDAYA TERNAK DAN HEWAN KESAYANGAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BUDIDAYA TERNAK - HEWAN KESAYANGAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2013/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BUDIDAYA TERNAK DAN HEWAN KESAYANGAN
ABSTRAK:	\n \n Hewan yang dipelihara atau hidup secara liar perlu adanya pengawasan dan pengendalian, terutama bagi keamanan dan keselamatan masyarakat;\r\nTernak sebagai salah satu komoditi pangan yang beredar dan diperdagangkan harus dijamin kualitasnya, terutama kesehatan dari bahan–bahan aktif dan mikroorganisme;\r\nPengembangan peternakan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani dan lain–lain bahan yang berasal dari ternak, berkembangnya industri dan perdagangan bahan–bahan asal ternak, memperbaiki taraf hidup peternak dan mempertinggi daya guna tanah; \n PAsal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 16 Tahun 1992; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 17 Tahun 1973; PP No. 15 Tahun 1977; PP No. 16 Tahun 1977; PP No. 22 Tahun 1983; PP No. 87 Tahun 1992 \n Perda ini mengatur mengenai Budidaya Ternak dan Hewan Kesayangan, meliputi: Budidaya dan Pembibitan Ternak; Ternak Pemerintah; Pakan Ternak; Pemeliharaan Hewan; Kandang; Lalu Lintas Hewan/Ternak; Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; Pengobatan/Penyembuhan Hewan Sakit; Obat Hewan; Penanganan, Peredaran, dan Pemeriksaan Susu; Peredaran dan Pemeriksaan Telur. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2013. \n Ketentuan mengenai jumlah dan jenis ternak lainnya serta penggolongan klasifikasi jenis usaha pada perusahaan peternakan dan budidaya hewan kesayangan; tata cara pendaftaran peternakan rakyat dan usaha kecil budidaya hewan kesayangan; persyaratan dan tata cara pemberian izin usaha; tata cara pengawasan peredaran bibit ternak; pedoman dan tata cara pengembalian ternak; tata cara pengawasan peredaran maupun pemakaian ransum makanan ternak; pedoman dan tata cara penyusunan dan penyampaian laporan; tata cara pemberian ijin; tata cara pemberian izin praktek; pedoman dan tata cara pemberian izin usaha klinik/rumah sakit hewan; syarat kualitas susu murni dan peralatan yang dipergunakan untuk pengelolaan susu, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\r\nJenis penyakit hewan menular lainnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku.\r\nHal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. \n 18 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang budidaya ternak dan hewan kesayangan di Kabupaten Bungo. Latar belakangnya adalah perlunya pengawasan dan pengendalian hewan, jaminan kualitas ternak, serta pengembangan peternakan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dan meningkatkan taraf hidup peternak.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur jenis hewan yang dapat dibudidayakan (ternak besar, ternak kecil, unggas, aneka ternak, hewan kesayangan), serta bentuk penyelenggaraan budidaya (perusahaan peternakan atau peternakan rakyat). Ditetapkan batasan jumlah ternak untuk masing-masing bentuk usaha. Setiap orang yang menyelenggarakan peternakan rakyat dan usaha kecil budidaya hewan kesayangan wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati. Perusahaan peternakan dan budidaya hewan kesayangan wajib memiliki izin usaha yang harus didaftarkan ulang setiap tahun.

Peraturan ini juga mengatur tentang ternak pemerintah yang pembeliannya bersumber dari APBD II, pakan ternak (peredaran, pemakaian, pengawasan mutu), pemeliharaan hewan (kewajiban pemilik hewan), kandang (syarat kandang dan jarak dari pemukiman), lalu lintas hewan/ternak (izin pemasukan dan pengeluaran), pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengobatan/penyembuhan hewan sakit (izin praktek dan izin usaha klinik/rumah sakit hewan), obat hewan (izin usaha penyediaan dan peredaran), penanganan, peredaran dan pemeriksaan susu, serta peredaran dan pemeriksaan telur.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUNGO REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF BUNGO REGENCY
NUMBER 2 OF 2013
CONCERNING
LIVESTOCK AND PET ANIMAL CULTIVATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BUNGO,

Considering:

that animals that are kept or live in the wild need supervision and control, especially for the safety and security of the community;
that livestock as a food commodity that is circulated and traded must have guaranteed quality, especially health from active ingredients and microorganisms;
that the development of animal husbandry can meet the needs of animal protein consumption and other materials derived from livestock, the development of industry and trade in materials of animal origin, improve the living standards of farmers and increase land use;
that based on the considerations as referred to in letter a, letter b, and letter c, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Livestock and Pet Animal Cultivation;

In view

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e35816ab-c1ed-4e7c-b11d-dabd9a27e6be","actionData","errors"]