[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e32c7185-9109-44a7-8bb5-e2006b213bc2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2004 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 10 Tahun 2004","number","10","year","2004","published_date","2004-01-12","effective_date","2004-01-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tebo","place_of_enactment","Muara Tebo","theme","PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYIDIK - PEGAWAI NEGERI SIPIL
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10 , LD.2004/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Luas nyata dan bertangggung jawab, Pemerintah Kabupaten Tebo telah meneteapkan setiap keibijakan dalam Peraturan Daerah;\r\nDalam rangka menegakkan kebijakan dimaksud, pemerintah Kabupaen Tebo Menetapkan Penyidik Pegawai negri Sipil melakukan Penyidikan dan Pengambilam Tindakan Kepada setiap pelanggannya;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah kabupaten tebo tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil; \n UU No.54 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 1974; UU No.8 Tahun 1981; PP No.27 Tahun 1983; PP No.25 Tahun 2000; Kepres No.44 Tahun 1999 \n Perda Ini Mengatur Mengenai Penyidik Pegawai Negeri SIpil; Meliputi; Kedudukan, Tugas, dan Wewenang; Kewajiban; Persyaratan; Pendidikan, Pengangkatan Dan Pemberhentian; Sumpah/Janji Dan Pelantikan; Kartu Tanda Pengenal; Pembinaan; Pembiayaan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2004. \n Hal-hal yang belum Cukup diatur dalam Peraturan Daerah Ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati; \n 8 hlmn; \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibentuk untuk menegakkan kebijakan daerah melalui penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. PPNS berkedudukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas PPNS adalah melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS berwenang menerima laporan, melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, memeriksa tersangka, melakukan penyitaan, memanggil saksi, dan melakukan tindakan lain yang sah sesuai hukum. PPNS juga dapat meminta bantuan Penyidik Polri untuk melakukan upaya paksa.

PPNS wajib melakukan penyidikan jika mengetahui adanya pelanggaran Peraturan Daerah, menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, membuat berita acara setiap tindakan penyidikan, dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati. Syarat untuk menjadi PPNS antara lain adalah PNS dengan pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b), berpendidikan minimal SLTA, sehat jasmani, dan memiliki DP3 yang baik selama dua tahun terakhir. PNS yang diangkat menjadi PPNS harus mengikuti kursus penyidikan. Pengangkatan dan pemberhentian PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri. PPNS yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Produk Hukum Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

PPNS diberikan Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan oleh Bupati dengan masa berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang. Pembinaan terhadap PPNS meliputi pembinaan umum oleh Menteri Dalam Negeri dan pembinaan khusus oleh Bupati bekerja sama dengan instansi terkait. Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

","transitional_provisions","1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tugas dan wewenangnya adalah sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TEBO REGENCY
NUMBER 10 OF 2004
CONCERNING
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS
OF THE TEBO REGENCY GOVERNMENT
YEAR 2004

TEBO REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF TEBO REGENCY
NUMBER 10 OF 2004
CONCERNING
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TEBO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement broad, real, and responsible Regional Autonomy, the Tebo Regency Government has established every policy in Regional Regulations;
that in order to uphold the intended policy, the Tebo Regency Government assigns Civil Servant Investigators to conduct investigations and take action against any violators;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to establish a Regional Regulation of Tebo Regency concerning Civil Servant Investigators;

In view of:

Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e32c7185-9109-44a7-8bb5-e2006b213bc2","actionData","errors"]