[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e312421e-dba0-4306-8571-e5c30fdc2577","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 20 Tahun 2013 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 20 Tahun 2013","number","20","year","2013","published_date","2013-05-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton","place_of_enactment","Pasarwajo","theme","Kebersihan dan Ketertiban Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD. 2013 /No. 76 , LL 17 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kebersihan dan Ketertiban Umum
ABSTRAK:	\n \n kebersihan dan ketertiban umum merupakan hal yang sangat penting untuk menjadikan Kabupaten Buton sebagai Daerah yang BERADAB (Bersih, Elok, Ramah, Aman, Damai, Agamis dan Berbudaya) sehingga dapat memberikan kenyamanan, ketenteraman dan keamanan bagi masyarakat dan pengunjung yang berada di Kabupaten Buton. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum. \n UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2010; Perda Kabupaten Buton No. 4 Tahun 2004. \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM \r\nBAB II\r\nKEBERSIHAN \r\nBAB III\r\nKETERTIBAN UMUM \r\nBAB IV\r\nPENGAWASAN \r\nBAB V\r\nKETENTUAN PENYIDIKAN \r\nBAB VI\r\nKETENTUAN PIDANA \r\nBAB VII\r\nKETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB VIII\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n - \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Buton yang bersih, indah, tertib, dan damai, sehingga memberikan kenyamanan, ketenteraman, dan keamanan bagi masyarakat dan pengunjung. Kebijakan ini mengatur berbagai aspek kebersihan dan ketertiban umum.

Ketentuan Substansial:

Kebersihan:

Setiap orang atau badan wajib menjaga kebersihan umum dan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan, serta memilah sampah organik dan anorganik.
Bengkel, pabrik, restoran, dan perusahaan wajib menyediakan tempat sampah dan tangki limbah.
Bangunan seperti rumah, toko, dan sekolah wajib menyediakan tempat sampah dan bertanggung jawab atas kebersihan di sekitarnya.
Pemerintah daerah menyediakan tempat penumpukan sampah dan mengatur pengangkutan serta pemusnahan sampah.
Pengelolaan sampah dapat dilakukan oleh pihak swasta dengan izin Bupati.

Ketertiban Umum:

Pejalan kaki harus berjalan di trotoar dan menyeberang di tempat yang disediakan.
Dilarang merusak jalur hijau, mengotori jalan, melompat pagar, menebang pohon, atau buang air di tempat umum.
Kegiatan seperti mengangkut bahan beracun, memasang portal, atau merusak rambu lalu lintas dilarang tanpa izin.
Dilarang tinggal di bantaran sungai, mencuci di saluran air, atau membuang sampah ke sungai.
Menangkap hewan yang dilindungi, bermain di jalan, mencoret-coret tembok, atau merusak pohon juga dilarang.
Hewan peliharaan tidak boleh berkeliaran dan harus dikandangkan dengan bersih.
Membawa senjata tajam di tempat umum dilarang, kecuali untuk pekerjaan yang sah.
Usaha di jalan atau tempat umum dilarang kecuali dengan izin.
Dilarang membuka usaha yang mengarah pada perbuatan asusila dan perjudian.
Meminta sumbangan tanpa izin, bertingkah laku asusila, berjudi, atau mengkonsumsi narkotika dilarang.
Mendirikan bangunan di daerah milik jalan atau melakukan reklamasi laut dilarang tanpa izin.
Pemilik bangunan wajib membuat pagar dan memberikan penerangan jalan.
Penghuni bangunan wajib menanam pohon dan memelihara saluran air.
Praktek pengobatan tanpa izin juga dilarang.

","transitional_provisions","1. Semua Peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.\n2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 27, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 31 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) akan ditangani sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan selain pasal-pasal tersebut di atas diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BUTON

REGIONAL REGULATION OF BUTON REGENCY
NUMBER 20 OF 2013

on

CLEANLINESS AND PUBLIC ORDER

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BUTON,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that cleanliness and public order are very important to make Buton Regency a CIVILIZED region (Clean, Beautiful, Friendly, Safe, Peaceful, Religious and Cultured) so as to provide comfort, peace and security for the community and visitors in Buton Regency;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation on Cleanliness and Public Order;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 29 of 1959 on the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822);
Law Number 32 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e312421e-dba0-4306-8571-e5c30fdc2577","actionData","errors"]