[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3120499-47dc-4684-9e06-d64b549d1772","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2019","number","4","year","2019","published_date","2019-08-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak dan retribusi daerah
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2019/4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009\r\ntentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah\r\ndiberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan\r\nRetribusi Jasa Usaha. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4\r\nTahun 2016. \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM; BAB II\r\nNAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III\r\nGOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI; BAB IV\r\nCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V\r\nPRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN\r\nSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VI\r\nSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII\r\nWILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI,PENENTUAN\r\nPEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN\r\nPENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB VIII\r\nSANKSI ADMINISTRATIF; BAB IX\r\nPENAGIHAN; BAB X\r\nPENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA; BAB XI\r\nPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XII\r\nINSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XIII\r\nPEMANFAATAN RETRIBUSI; BAB XIV\r\nPENYIDIKAN; BAB XV\r\nKETENTUAN PIDANA; BAB XVI\r\nKETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2019. \n Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah\r\nNomor 4 Tahun 2019 \r\n \n 67 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.\n2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.\n3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha di Provinsi Kalimantan Tengah. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta untuk mengakomodir objek baru, penyesuaian tarif, dan perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Penggolongan dan Jenis Retribusi: Digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Usaha.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah, jangka waktu pemakaian, jenis pelayanan, volume penggunaan jasa kepelabuhanan, jumlah dan jenis produksi usaha daerah.
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi: Berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan pendekatan harga pasar.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Dikenakan retribusi terhadap pemakaian kekayaan daerah, penggunaan pelayanan kepelabuhanan, dan pelayanan penjualan produksi usaha daerah. Tarif dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun.
Wilayah Pemungutan Retribusi: Dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.
Penentuan Pembayaran: Retribusi dipungut oleh Bendahara Penerimaan, disetorkan ke Kas Daerah, dan harus dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD. Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

\n\n

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
GOVERNOR OF CENTRAL KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 4 OF 2019
ABOUT
LOCAL SERVICE CHARGE FOR BUSINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL KALIMANTAN,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Local Service Charges, the Region is granted the authority to collect Local Service Charge for Business Services;
that in the context of adjusting to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus, it is necessary to adjust the substance and material of Regional Regulations regarding Local Service Charge for Business Services to accommodate new objects that have not been accommodated, tariff adjustments, and changes in the nomenclature of Regional Apparatus Organizations;
that based on the considerations

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3120499-47dc-4684-9e06-d64b549d1772","actionData","errors"]