[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3010f39-fb16-4043-a37d-e8e5b930bbe0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 9 Tahun 2015","number","9","year","2015","published_date","2015-06-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kepegawaian, Aparatur Negara
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2015/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:	\n \n untuk memproses adanya pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah diperlukan adanya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah,tertib hukum di daerah akan menjadikan kehidupan sosial masyarakat berjalan dengan baik dan terarah serta menjamin keberdayaan hukum secara efektif melalui peran Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah,sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27\r\nTahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana selain Pejabat Kepolisian Negara Indonesia, penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil,Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor\r\n05 Tahun 1991 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan pengaturan mengenai Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah sehingga perlu diganti,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,\tperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik\tPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru. \n Dasar Hukum;Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002;Undang-Undang\tNomor 12\tTahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ;Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 ;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 ;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 ;Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2010 ;Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19\r\nTahun 2011 . \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;\r\nPenyidik\tPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;\r\n1.Ketentuan Umum\r\n2.Kedudukan,Tugas Dan Wewenang\r\n3.Sekretariat PPNS\r\n4.Hak Dan Kewajiban \r\n5..Pengangkatan , Mutasi Dan Pemberhentian\r\n6.Pelantikan Dan Sumpah/Janji\r\n7.Kartu Tanda Pengenal \r\n8.Pelaksanaan Operasional PPNS\r\n9.Kode Etik PPNS\r\n10.Tata Kerja\r\n11.Penegakan Kode Etik PPNS\r\n12.Pengaduan\r\n13.Sanksi\r\n14.Pelaksanaan Penyidikan\r\n15.Pakaian Dan Atribut\r\n16.Pembinaan Dan Pengawasan\r\n17.Pembiayaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 26 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Dati II Kotabaru Tahun 1991 Nomor 02).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Latar belakangnya adalah untuk memproses pelanggaran ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah dan untuk menciptakan tertib hukum di daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin keberdayaan hukum secara efektif melalui peran PPNS Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kedudukan, tugas, dan wewenang PPNS Daerah: PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas PPNS adalah melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana. Wewenang PPNS meliputi menerima laporan, melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, memeriksa tersangka, melakukan penyitaan, mengambil sidik jari, memanggil saksi, dan mendatangkan ahli.
Sekretariat PPNS: Dibentuk Sekretariat PPNS Daerah yang berkedudukan pada Satpol PP untuk melaksanakan tugas dan wewenang PPNS.
Hak dan Kewajiban PPNS: PPNS berhak mendapat uang insentif dan berkewajiban melakukan penyidikan, membuat berita acara, menyerahkan hasil penyidikan, dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian PPNS: PPNS diangkat oleh Menteri dengan persyaratan tertentu. Mutasi ditetapkan oleh Bupati, dan pemberhentian diusulkan oleh Bupati kepada Menteri.
Pelantikan dan Sumpah/Janji: Calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah/janji.
Kartu Tanda Pengenal: PPNS harus memiliki Kartu Tanda Pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri.
Pelaksanaan Operasional PPNS: Pelaksanaan operasional dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS pada Satpol PP.
Kode Etik PPNS: PPNS wajib mentaati kode etik.
Tata Kerja PPNS: Mengatur hubungan PPNS dengan PPNS lain dan dengan pihak yang diperiksa.
Penegakan Kode Etik PPNS: Dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik untuk menegakkan kode etik PPNS.
Pengaduan: Mengatur mekanisme pengaduan atas pelanggaran kode etik PPNS.
Pakaian dan Atribut: PPNS dilengkapi pakaian dan atribut.
Pembinaan dan Pengawasan: Dilakukan pembinaan umum, teknis, dan operasional.
Pembiayaan: Biaya pelaksanaan tugas PPNS dibebankan pada APBD.

","transitional_provisions","1. PPNS Daerah yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.\n2. PNS yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS Daerah tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","PPNS Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 09 YEAR 2015
on
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS
WITHIN THE GOVERNMENT OF KOTABARU REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

Considering:

that in order to process violations of criminal provisions regulated in Regional Regulations, Regional Civil Servant Investigator Officials are required;
that the rule of law in the region will make social life run well and in a directed manner and guarantee legal empowerment effectively through the role of Regional Civil Servant Investigator Officials;
that in accordance with the provisions of Article 2 letter b of Government Regulation Number 58 of 2010 on Amendments to Government Regulation Number 27 of 1983 on the Implementation of the Criminal Procedure Code, in addition to officials of the Indonesian National Police, investigators are Civil Servant Officials;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3010f39-fb16-4043-a37d-e8e5b930bbe0","actionData","errors"]