[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2fc90ac-d698-406f-8b78-b36cd540f7b1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2005","number","10","year","2005","published_date","2005-10-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perizinan-Angkutan
2005
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD. 2005/NO.2 SERI C
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan\r\npenertiban usaha angkutan di Kabupaten Bantul, perlu ditetapkan\r\npengaturan mengenai perizinan angkutan;\r\nbahwa beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang\r\nmengatur perizinan angkutan perlu disesuaikan dengan\r\nperkembangan keadaan serta peraturan perundang-undangan yang\r\nberlaku; \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5\r\nTahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 48 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57 Tahun 2000; \n Materi Pokok: Bentuk-Bentuk Perizinan Angkutan; Izin Usaha Angkutan; Izin Trayek; Izin Insidentil; Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek; Pejabat Yang Berwenang Memberikan Perizinan Angkutan; Kewajiban Dan Hak; Sanksi Administrasi; Pelaksanaan, Pengawasan Dan Pengendalian; Ketentuan Retribusi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2005. \n Jumlah Halaman: 13 HLM, Penjelasan: 3 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1998 tentang Ijin Usaha Angkutan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 15 Tahun 1998);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Seri B Nomor 1 Tahun 2000) jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Seri B Nomor 7 Tahun 2001);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2005 mengatur tentang perizinan angkutan di Kabupaten Bantul. Latar belakang peraturan ini adalah untuk membina, mengawasi, mengendalikan, dan menertibkan usaha angkutan di Kabupaten Bantul, serta menyesuaikan beberapa peraturan daerah yang mengatur perizinan angkutan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Jenis Perizinan:** Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Insidentil, dan Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek.\n2. **Izin Usaha Angkutan:** Wajib dimiliki oleh pengusaha angkutan yang melakukan kegiatan usaha angkutan di Daerah. Usaha angkutan terdiri atas usaha angkutan dalam trayek tetap dan teratur, usaha angkutan tidak dalam trayek, dan usaha angkutan barang. Persyaratan untuk memperoleh izin ini meliputi foto copy KTP pemohon, NPWP perusahaan, akta pendirian perusahaan (jika berbentuk badan usaha), surat keterangan domisili perusahaan, izin gangguan, surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai minimal 5 kendaraan, dan surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan. Izin ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.\n3. **Izin Trayek:** Wajib dimiliki untuk setiap kendaraan yang dioperasikan dalam trayek tetap dan teratur. Persyaratan administrasi meliputi Surat Izin Usaha Angkutan, STNK, dan Buku Uji. Persyaratan teknis meliputi memungkinkan penambahan jumlah kendaraan berdasarkan kebutuhan nyata dan kemampuan perusahaan memberikan pelayanan sesuai standar. Izin ini berlaku selama 5 tahun.\n4. **Izin Insidentil:** Diperlukan untuk menggunakan kendaraan cadangan yang menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki. Izin ini diberikan untuk keperluan tertentu seperti kekurangan angkutan pada waktu lebaran, liburan sekolah, natal, tahun baru, rombongan olah raga, karya wisata, atau keadaan darurat. Izin ini hanya berlaku untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 hari serta tidak dapat diperpanjang.\n5. **Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek:** Wajib dimiliki untuk setiap pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek. Persyaratan administrasi meliputi Surat Izin Usaha Angkutan, STNK, dan Buku Uji. Persyaratan teknis meliputi memungkinkan penambahan jumlah kendaraan berdasarkan kebutuhan nyata dan kemampuan perusahaan memberikan pelayanan sesuai standar. Izin ini berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.\n\nPeraturan ini juga mengatur kewajiban dan hak pemegang izin, serta sanksi administratif jika terjadi pelanggaran.","transitional_provisions","1. Semua perizinan angkutan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.\n2. Perizinan angkutan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1(satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","Kepala Dinas berwenang memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan angkutan apabila:\n\n1. Pengusaha angkutan melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 14, 15, 16, atau 17.\n2. Pengusaha angkutan tidak mengajukan Kartu Pengawasan setelah masa berlakunya habis.\n3. Pengusaha angkutan terbukti tidak memasang Kartu Pengawasan pada kendaraan yang dioperasikan.\n4. Pengusaha angkutan tidak melakukan usahanya selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","PERDA Kab. Bantul No. 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 10 Tahun 2005 tentang Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/34531/perda-kab-bantul-no-18-tahun-2008","6515bef7-b34d-4c2f-86a6-194e9dae1033","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 10 OF 2005
CONCERNING
TRANSPORT LICENSING IN BANTUL REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANTUL,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to foster, supervise, control and regulate the transport business in Bantul Regency, it is necessary to stipulate regulations regarding transport licensing;
that several Regional Regulations of Bantul Regency governing transport licensing need to be adjusted to the developing circumstances and prevailing laws and regulations;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Bantul Regency concerning Transport Licensing in Bantul Regency;

In view of:

Law Number 15 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Special Region of Yogyakarta (State Gazette dated

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2fc90ac-d698-406f-8b78-b36cd540f7b1","actionData","errors"]