[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2fb5958-7523-42f9-9793-f6153a83d86b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana No. 1 Tahun 2013","number","1","year","2013","published_date","2013-01-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jembrana","place_of_enactment","Negara","theme","Penyelenggaraan Menara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN-MENARA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/NO.32
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Menara
ABSTRAK:	\n \n a bahwa menara sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi dengan fungsi khusus harus sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, serta perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara;\r\nb bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Jembrana telah mendorong meningkatnya pembangunan menara dengan berbagai sarana pendukungnya;\r\nc bahwa dalam rangka mengelola kegiatan pembangunan, pemanfaatan, dan pengelolaan menara di Kabupaten Jembrana dengan kondisi sumber daya alam yang terbatas, perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan menara secara komprehensif, taat asas, terpadu, dan berwawasan ke depan;\r\nd bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara. \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kali, dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 10 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/Per/M.Kominfo/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/Per/M.Kominfo/04/2009; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012. \n 1. KETENTUAN UMUM; 2. AZAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP; 3. PEMBANGUNAN MENARA; 4. IZIN MENDIRIKAN MENARA; 5. PEMANFAATAN MENARA; 6. PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA; 7. PERSEBARAN DAN KETENTUAN TEKNIS; 8. KEWAJIBAN; 9. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; 10. SANKSI ADMINISTRATIF; 11. KETENTUAN PENYIDIKAN; 12. KETENTUAN PIDANA; 13. KETENTUAN PERALIHAN; 14. KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n 24 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan pembangunan menara agar sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan, dan estetika. Peraturan ini juga bertujuan untuk mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya, serta menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Pembangunan Menara:** Menara dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung, dengan memperhatikan kemampuan teknis bangunan dan keselamatan pengguna. Pembangunan menara harus memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan, kenyamanan, serta kesinambungan dan pertumbuhan industri. Pembangunan dapat dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara, kontraktor, dan pemerintah daerah.\n2. **Perizinan:** Setiap orang atau badan yang akan membangun atau mengoperasikan menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Operasional Menara (IOM) yang dikeluarkan oleh Bupati, kecuali untuk menara yang termasuk kategori bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.\n3. **Pemanfaatan Menara:** Pemanfaatan menara wajib dilaksanakan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi menara tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Pengelola menara wajib mengikuti program pertanggungan (asuransi) terhadap kemungkinan kegagalan menara selama pemanfaatan menara.\n4. **Kewajiban Pemilik/Pengelola Menara:** Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan menara secara berkala, serta membayar pajak dan/atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","1. Pemilik, penyedia, pengelola menara dan/atau penyelenggara telekomunikasi, yang telah memiliki IMB dan telah membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Pemilik, penyedia, pengelola menara dan/atau penyelenggara telekomunikasi, yang telah memiliki IMB namum belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Menara yang tidak memiliki izin, dan tidak memproses perinzinnannya paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan akan dilakukan pembongkaran.\n4. Sepanjang Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi IMB tidak diatur tersendiri, maka retribusi IMB mengacu pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.","sanctions","1. Setiap pemilik, penyedia dan/atau pengguna yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban dalam penyelenggaraan menara dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa pembekuan/pencabutan izin, denda administratif, atau sanksi polisional (penyegelan, pembongkaran).\n3. Menara yang tidak dimanfaatkan dalam 1 tahun berturut-turut akan dibongkar oleh Pemerintah Daerah setelah diberikan teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF JEMBRANA REGENCY
NUMBER 1 OF 2013
CONCERNING
TELECOMMUNICATION TOWER PROVISION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF JEMBRANA,

\n\n \n \n

Considering:

that telecommunication tower as a physical manifestation of construction work with a specific function must comply with the principles of spatial planning, environment and aesthetics, and it is necessary to organize, develop, control and supervise the construction and operation of telecommunication tower;
that with the increasing development and growth of telecommunications business in line with the growing public demand for the use of telecommunication facilities in the Jembrana Regency, it has encouraged the increased construction of telecommunication tower with various supporting facilities;
that in order to manage the construction, utilization, and management of telecommunication tower in Jembrana

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2fb5958-7523-42f9-9793-f6153a83d86b","actionData","errors"]