[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2ef18a9-bd30-45fd-9805-36eb998264ec","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2021 tentang KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2021","number","3","year","2021","published_date","2021-05-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banggai","place_of_enactment","Luwuk","theme","KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KABUPATEN HAK ASASI MANUSIA
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2020/No.3, TLD No.137
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA
ABSTRAK:	\n \n bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, yang harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan dan dimajukan bersama baik oleh individu, pemerintah, dan negara; bahwa sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah Kabupaten Banggai berkewajiban untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Udang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: prinsip penyelenggaraan; HAM dan kebebasan dasar manusia; kewajiban dasar manusia; pelaksanaan; partisipasi masyarakat; dan kerjasama. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021. \n 15 halaman; Penjelasan 5 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia (HAM) bertujuan untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Latar belakangnya adalah bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada manusia dan Pemerintah Kabupaten Banggai berkewajiban untuk menghormati dan memajukan HAM.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup prinsip-prinsip penyelenggaraan Kabupaten Ramah HAM seperti hak atas kabupaten, non-diskriminasi, inklusi sosial, pemerintahan yang demokratis, keadilan sosial, pengarusutamaan HAM, hak atas pemulihan, partisipasi masyarakat, dan keberpihakan pada kelompok rentan. Peraturan ini juga mengatur pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, sipil, politik, dan lingkungan, termasuk hak untuk hidup, kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan layak, lingkungan berkelanjutan, memperoleh keadilan, kebebasan pribadi, rasa aman, dan kesejahteraan.

Selain itu, peraturan ini mengatur kewajiban dasar manusia, yaitu patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum mengenai HAM, serta ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pemerintah Daerah juga diwajibkan untuk menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

REGIONAL REGULATION OF BANGGAI REGENCY
NUMBER 3 OF 2021
TENTANG
HUMAN RIGHTS FRIENDLY REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

BUPATI BANGGAI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that Human Rights are inherent rights
in human beings that are natural and fundamental,
which must be respected, fulfilled, protected, enforced
and promoted jointly by individuals, the government,
and the state;
that according to Article 71 of Law Number 39
of 1999 on Human Rights, the Government
Banggai Regency is obliged to respect,
fulfill, protect, enforce and promote
Human Rights in the administration of government;
that based on the considerations as intended
in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation
Region on Human Rights Friendly Regency;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2ef18a9-bd30-45fd-9805-36eb998264ec","actionData","errors"]