[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2e6a2a9-08d3-43af-ae36-bf5a3c56f2e6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.06/2020","number","144/PMK.06/2020","year","2020","published_date","2020-10-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA – BADAN LAYANAN UMUM – BARANG MILIK NEGARA
2020
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 144/PMK.06/2020, BN.2020/NO.1133, https:jdih.kemenkeu.go.id : 71 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pengelola Barang dapat menunjuk Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara untuk melakukan pengelolaan Barang Milik Negara dan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Aset Kelolaan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara, serta sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara \n Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No. 5340); PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN No. 5533) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 142, TLN No. 6523); Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 54/PMK.01/2017 (BN Tahun 2017 No. 589); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745) \n Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: \r\nRuang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur pelaksanaan pengelolaan BMN pada LMAN, yang meliputi Aset Kelolaan dan Aset Konsultasi. Aset Kelolaan dimaksud termasuk tetapi tidak terbatas pada BMN yang diserahkelolakan oleh Direktorat Jenderal kepada LMAN termasuk kekayaan negara lainnya, BMN yang diperoleh LMAN melalui pengadaan yang dibiayai dari Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 999.03), dan BMN hasil pelaksanaan perjanjian dan/ atau bentuk perikatan lainnya. Aset Konsultasi dimaksud termasuk tetapi tidak terbatas pada BMN pada Pengelola Barang dan BMN pada Pengguna Barang. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara merupakan Pengelola Barang atas BMN pada LMAN, dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal dalam bentuk subdelegasi dan pejabat struktural di lingkungan LMAN dalam bentuk mandat. Pengelolaan Aset Kelolaan meliputi Perencanaan dan Pengadaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, serta Pengawasan dan Pengendalian. Diatur pula ketentuan lebih lanjut mengenai Aset Konsultasi, upaya hukum, pelaksanaan pengelolaan secara elektronik, dan ketentuan peralihan mengenai Pemanfaatan Aset Kelolaan yang telah diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020. \n - \n - \n 71 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna BMN sebagai Aset Kelolaan, meningkatkan penerimaan negara, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Pengelolaan Aset Kelolaan oleh LMAN harus akuntabel dengan memperhatikan tujuan pembentukan BLU, praktik bisnis yang sehat, dan optimalisasi BMN.

Ketentuan substansial mencakup:

Pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang kepada Direktur Jenderal dan pejabat struktural di lingkungan LMAN.
Tugas Direktur Utama LMAN dalam melakukan pengelolaan BMN.
Ruang lingkup pengelolaan Aset Kelolaan yang meliputi perencanaan dan pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian.
Berbagai bentuk pemanfaatan Aset Kelolaan seperti Sewa Guna, Kerja Sama Pendayagunaan (KSPd), Kerja Sama Operasional (KSO), dan Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen (KSM).
Prosedur dan persyaratan terkait pemilihan mitra, jangka waktu, tarif, dan perjanjian untuk setiap bentuk pemanfaatan.

\n","transitional_provisions","1. Permohonan Pemanfaatan Aset Kelolaan yang telah diajukan dan belum memperoleh persetujuan, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.\n2. Permohonan Penghapusan Aset Kelolaan yang telah diajukan dan belum memperoleh persetujuan, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.\n3. Permohonan Pemanfaatan Aset Kelolaan yang telah memperoleh persetujuan dan belum dilaksanakan, namun terdapat revisi data yang tidak mempengaruhi besaran pendapatan LMAN, dapat diterbitkan persetujuan baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.\n4. Pemanfaatan Aset Kelolaan yang sedang berlangsung sesuai dengan PMK 136/PMK.05/2016 tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktu Pemanfaatan Aset Kelolaan.","sanctions","1. Mitra Pemanfaatan dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran jika belum melakukan perbaikan/penggantian atau belum menyerahkan objek/hasil Pemanfaatan.\n2. Jika belum dilakukan dalam 1 bulan setelah teguran, dikenakan surat peringatan.\n3. Jika belum dilakukan dalam 1 bulan setelah peringatan, dikenakan denda: 2% per hari dari nilai perbaikan/penggantian terutang atau 110% dari tarif Pemanfaatan harian sesuai keterlambatan penyerahan.\n4. Denda maksimal 50% dari nilai perbaikan/penggantian.\n5. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda 2% per bulan, maksimal 24 bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA
COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 144/PMK.06/2020
ABOUT
MANAGEMENT OF STATE-OWNED ASSETS
BY THE PUBLIC SERVICE AGENCY OF THE STATE ASSET MANAGEMENT INSTITUTE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the Asset Manager may appoint the Public Service
Agency of the State Asset Management Institute to
manage State-Owned Assets as Managed Assets in order
to improve efficiency and
effectiveness, increase state revenue, and
provide social benefits and/or economic benefits;
that in order to realize the accountability of management
of Managed Assets by the Public Service Agency of the
State Asset Management Institute, it is necessary to regulate
governance by taking into account the objectives of the establishment
of the Public Service Agency, sound business practices, and
optimal implementation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2e6a2a9-08d3-43af-ae36-bf5a3c56f2e6","actionData","errors"]