[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2dd0386-47be-4d6a-a1cd-37c07c4d5da5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 6 Tahun 2014","number","6","year","2014","published_date","2014-11-12","effective_date","2014-11-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mukomuko","place_of_enactment","Mukomuko","theme","Penyelenggaraan Bantuan Hukum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGARAAN BANTUAN HUKUM
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2014 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Bantuan Hukum
ABSTRAK:	\n \n untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum, khususnya warga miskin Kabupaten Mukomuko, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka Pemerintah Kabupaten Mukomuko perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada penduduk tidak mampu dibidang hukum. \n 1.\tPasal 18 ayat (6) UUD 1945\r\n2.\tUU No 3 Tahun 2003\r\n3.\tUU No. 18 Tahun 1981\r\n4.\tUU No. 12 Tahun 2011\r\n5.\tUU No. 16 Tahun 2011\r\n6.\tUU No. 23 Tahun 2014\r\n7.\tPP No. 38 Tahun 2007\r\n8.\tPP No. 42 Tahun 2013\r\n9.\tPermendagri No. 1 Tahun 2014\r\n \n Peraturan daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. pemberi bantuan hukum merupakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam sidang pengadilan sesuai dengan standar bantuan hukum berdasrkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:\r\na. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.\r\nb. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan\r\nc. Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa diketahui Camat domisili Penerima Bantuan. \r\nPendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum, dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2014. \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Mukomuko. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara, khususnya warga miskin, atas persamaan kedudukan di muka hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tujuannya adalah untuk menjamin akses keadilan bagi penerima bantuan hukum, mewujudkan hak konstitusional warga negara, menjamin penyelenggaraan bantuan hukum secara merata, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Ketentuan substansial mencakup:

Asas penyelenggaraan bantuan hukum: keadilan, persamaan kedudukan, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
Ruang lingkup bantuan hukum: perkara hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun nonlitigasi.
Penyelenggaraan bantuan hukum dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Hukum, yang bertugas menyusun kebijakan, rencana anggaran, dan mengelola anggaran bantuan hukum.
Pemerintah Kabupaten berwenang mengawasi, mengevaluasi, dan memverifikasi lembaga bantuan hukum.
Syarat-syarat pemberi bantuan hukum: berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor, tenaga advokat profesional, dan program bantuan hukum.
Hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum serta penerima bantuan hukum diatur secara rinci.
Syarat dan tata cara permohonan bantuan hukum meliputi pengajuan permohonan tertulis atau lisan, penyerahan dokumen, dan surat keterangan tidak mampu.
Pendanaan bantuan hukum dibebankan pada APBD.
Pemberi bantuan hukum dilarang menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum.

","transitional_provisions","1. Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.\n2. Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum seselai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan atau Kode Etik Advokat.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MUKOMUKO
PROVINCE OF BENGKULU

REGIONAL REGULATION OF MUKOMUKO REGENCY
NUMBER 6 OF 2014
CONCERNING
LEGAL AID ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUKOMUKO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to realize the constitutional rights of every citizen in accordance with the principle of equality before the law, especially the poor citizens of Mukomuko Regency, and in line with the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, the Mukomuko Regency Government needs to guarantee the protection of human rights and strive to provide legal assistance to underprivileged residents in the legal field;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Legal Aid Administration;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2dd0386-47be-4d6a-a1cd-37c07c4d5da5","actionData","errors"]