[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2db3a53-6960-40fa-8302-b1b5c585973d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjar Tahun 2008","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2006","number","16","year","2006","published_date","2006-08-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjar Tahun 2008","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Dana Cadangan - Pemilihan Kepala Daerah
2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 16, LD. 2006 (16) Seri E; 5 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjar Tahun 2008
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menyiapkan pembiayaan program/kegiatan \r\npenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Banjar \r\nyang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun \r\nanggaran dan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah \r\nyang lebih efisien, efektif, akuntabel, dan transparan maka perlu \r\ndibentuk Dana Cadangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam \r\nhuruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang, Pembentukan \r\nDana Cadangan; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan, besaran, sumber dana cadangan, program/kegiatan yang dibiayai dana cadangan, pengelolaan, pertanggungjawaban. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2006. \n 5 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2006 ini membentuk Dana Cadangan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjar tahun 2008. Dana ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.

Dana Cadangan ditetapkan sebesar 1,5 miliar rupiah yang disisihkan dari APBD Tahun Anggaran 2006. Sumber dana cadangan dapat berasal dari penyisihan atas penerimaan APBD, kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi. Penambahan dana cadangan dapat berasal dari surplus anggaran belanja daerah, anggaran belanja yang tidak dapat dilaksanakan, hasil pemanfaatan dana cadangan, dan penerimaan daerah lain yang sah.

Dana Cadangan dikelola dengan mencantumkan pengeluaran yang disisihkan dalam APBD pada sisi Anggaran Pembiayaan. Dana tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah dalam rekening Kas Umum Daerah. Jika belum digunakan, dana dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Anggaran DPRD. Penerimaan jasa giro atas pendayagunaan Dana Cadangan dimasukkan ke rekening Kas Daerah. Pengeluaran untuk membiayai Pilkada dimasukkan dalam APBD pada pembiayaan dan akan mengurangi Rekening Dana Cadangan. Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. Saldo Akhir Dana Cadangan pada akhir tahun anggaran berjalan dicatat dan ditambahkan sebagai saldo pada tahun anggaran berikutnya pada rekening Dana Cadangan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 16 OF 2006
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF A RESERVE FUND FOR THE ELECTION OF
REGIONAL HEAD OF BANJAR CITY IN 2008

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to prepare the financing of programs/activities
for the implementation of government and development in Banjar City
whose funding needs cannot be charged in one
budget year and to realize regional finance management
that is more efficient, effective, accountable, and transparent, it is necessary
to establish a Reserve Fund;
that based on the considerations as referred to in
letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding the Establishment
of a Reserve Fund;

In view of:

Law Number 27 of 2002 concerning the Establishment of the City
of Banjar in the Province of West Java (State Gazette of 2002
Number 130,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2db3a53-6960-40fa-8302-b1b5c585973d","actionData","errors"]