[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2d28c8e-6d18-40e0-b739-904e0a38bbbe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas No. 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-06-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas","place_of_enactment","Kuala Kapuas","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Administrasi dan Tata Usaha Negara
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor\r\n28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah\r\ndan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007\r\ntentang Juksi Penataan Organisasi Perangkat Daerah\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan\r\nAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun\r\n2007 tentang Juksi Penataan Organisasi Perangkat Daerah,\r\nperlu dilakukan penataan kelembagaan yang efektif dan\r\nefisien. \n Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008. \n PASAL I; PASAL II \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 7 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Juksi Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini bertujuan untuk melakukan penataan kelembagaan yang efektif dan efisien serta untuk melaksanakan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja dinas diperlukan untuk melaksanakan pengalihan PBB P2 tersebut.

Ketentuan Substansial:

Pasal 47 diubah, mengatur fungsi Dinas Pendapatan Daerah yang meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas, perumusan dan penetapan kebijakan operasional terkait pendataan, perhitungan, penagihan, pengembangan potensi pendapatan daerah, koordinasi dan pengawasan pemungutan, evaluasi pelaksanaan tugas, serta pengelolaan urusan kesekretariatan.
Pasal 48 diubah, mengatur struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat (dengan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian), Bidang-Bidang (Pendataan dan Pendaftaran, Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Keberatan, Program Pendapatan dan Pengendalian), Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Lampiran XV Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 juga diubah sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF KAPUAS

REGIONAL REGULATION OF KAPUAS REGENCY
NUMBER 6 OF 2013
ABOUT
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF KAPUAS REGENCY
NUMBER 4 OF 2008 CONCERNING ORGANIZATION AND GOVERNANCE
REGIONAL AGENCY OF KAPUAS REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAPUAS,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 57 of 2007 concerning Technical Guidelines for Structuring Regional Apparatus Organizations as amended by Regulation of the Minister of Home Affairs Number 56 of 2010 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Home Affairs Number 57 of 2007 concerning Technical Guidelines for Structuring Regional Apparatus Organizations, it is necessary to carry out effective and efficient institutional structuring;
that in the context of Implementing the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2d28c8e-6d18-40e0-b739-904e0a38bbbe","actionData","errors"]