[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2b3e4fe-ab23-429f-bd3a-2d85852f67ad","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":85,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang KELEMBAGAAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013","number","5","year","2013","published_date","2013-05-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","KELEMBAGAAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kelembagaan adat
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG
ABSTRAK:	\n \n masyarakat adat lampung sai bumi ruwai jurai dalah bagian integral dari masyarakat suku bangsa yang tergabung dalam negara kesatuan republik indonesia, dan mempunyai hak dan kewajiban memelihara adat istiadat dan tradisi yang hidup dan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman \n 1. pasal 18 ayat 6, pasal 32 undang-undang dasar 1945\r\n2. undang-undang nomor 14 tahun 1964\r\n3. undang-undang nomor 8 tahun 1985\r\n4. undang-undang nomor 32 tahun 2004\r\n5. undang-undang nomor 20 tahun 2009\r\n6. undang-undang nomor 12 tahun 2011\r\n7. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005\r\n8. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007\r\n9. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010\r\n10. peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2010\r\n11. peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2007\r\n12. peraturan menteri dalam negeri nomor 40 tahun 2007\r\n13. peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2007\r\n14. peraturan menetri dalam negeri nomor 53 tahun 2011\r\n15. peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2008\r\n16. peraturan daerah provinsi lampung nomor 4 tahun 2009\r\n17. peraturan daerah provinsi lampung nomor 12 tahun 2009\r\n18. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011\r\n19. peraturan daerah provinsi lampung nomor 5 tahun 2012 \n peraturan daerah ini memutuskan tentang kelembagaan masyarakat adat lampung \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan adat istiadat Lampung. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah pengakuan terhadap masyarakat adat Lampung sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban untuk memelihara adat istiadat dan tradisi.

Peraturan ini membentuk Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) sebagai wadah untuk membina, melestarikan, dan memberdayakan adat istiadat masyarakat Lampung. MPAL memiliki struktur organisasi dari tingkat provinsi hingga desa/kelurahan, dengan tugas menggali, mengembangkan, dan mempromosikan adat istiadat Lampung, mengurus hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat, menyelesaikan perselisihan adat, mengelola kekayaan lembaga adat, dan memberikan saran kepada pemerintah daerah.

Fungsi MPAL adalah sebagai mitra pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, memberikan pengukuhan kedudukan hukum menurut hukum adat, melaksanakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat, dan memberikan kedudukan hukum terhadap harta kekayaan masyarakat hukum adat. Pembinaan adat istiadat Lampung dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, dan Kepala Desa/Kelurahan, dengan dibantu oleh MPAL. Keuangan MPAL bersumber dari kekayaan MPAL, APBN/APBD, sumbangan, dan usaha lainnya yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF LAMPUNG
REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG PROVINCE
NUMBER 5 OF 2013
CONCERNING
LAMPUNG CUSTOMARY COMMUNITY INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF LAMPUNG,

Considering:

that the Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai customary community is an integral part of the ethnic community that is incorporated in the Unitary State of the Republic of Indonesia and as a community that is united in the Unitary State of the Republic of Indonesia, and has the rights and obligations to preserve customs and traditions that live and develop in line with the times;
that the customs and Lampung Customary Institutions that live and develop play an important role in social interaction and can and are able to mobilize public participation in various aspects of life;
that in order to ensure the preservation of culture, traditions, customs of the Lampung Customary Community, it is necessary to establish customary institutions;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2b3e4fe-ab23-429f-bd3a-2d85852f67ad","actionData","errors"]