[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2ab974d-179d-41ab-8363-5b202fcfe8ad","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2007","number","1","year","2007","published_date","2007-02-21","effective_date","2007-02-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengaturan-pembinaan-pedagang-kaki-lima
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2007/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan semakin berkembangnya Pedagang Kaki Lima yang\r\nmelakukan usaha, maka perlu dilakukan pengaturan, pembinaan,\r\npengawasan dan penertiban;\r\nb. bahwa dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengawasan dan\r\npenertiban Pedagang Kaki Lima dalam melakukan usahanya dengan\r\ntetap memperhatikan keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan\r\nlingkungan dipandang perlu untuk mengatur keberadaannya;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a\r\ndan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan dan\r\nPembinaan Pedagang Kaki Lima. \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun\r\n2005; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6\r\nTahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004. \n Peraturan ini mengatur tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan sarana dan atau\r\nperlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta\r\nmenggunakan bagian jalan, trotoar dan atau tempat untuk\r\nkepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat usaha\r\nsecara tetap. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2007. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang\r\nmengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan\r\nPeraturan Bupati \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1993 Nomor 17).\n\nPeraturan ini mengubah:\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 115).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur dan membina Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sukoharjo dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan umum dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Latar belakangnya adalah perkembangan PKL yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan penertiban agar tetap memperhatikan keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan lingkungan.

Ketentuan substansial meliputi penunjukan tempat usaha PKL yang berada di lokasi milik atau dikuasai Pemerintah Daerah, seperti trotoar pada jalan tertentu, alun-alun, tempat parkir milik Pemerintah Daerah, dan fasilitas umum lainnya. PKL wajib memiliki izin dan kartu identitas dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan masa berlaku izin selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Syarat pengajuan izin meliputi kepemilikan KTP, surat pernyataan belum memiliki tempat usaha, surat pernyataan kesanggupan menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan, keindahan, serta fungsi fasilitas umum, dan persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan usaha.

PKL memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, membuat tempat usaha dengan sistem bongkar pasang, mengemas dan memindahkan peralatan dagangan setelah selesai berjualan, menempati sendiri tempat usaha sesuai izin, menutup usaha sementara waktu jika lokasi digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, menyerahkan tempat usaha tanpa ganti rugi jika dibutuhkan Pemerintah Daerah, memperoleh persetujuan dari pemilik tanah/bangunan yang berbatasan langsung, membayar pajak dan retribusi daerah, serta melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah. PKL dilarang mengubah fungsi lokasi, mendirikan bangunan permanen, memperjualbelikan izin, berjualan di luar lokasi yang ditetapkan, mendirikan tenda di atas sungai, menggunakan lahan melebihi izin, merusak fasilitas umum, melakukan kegiatan maksiat, melakukan kegiatan usaha yang dilarang peraturan perundang-undangan, meninggalkan alat/sarana berdagang yang mengganggu ketertiban, dan meninggalkan lokasi selama 30 hari berturut-turut tanpa keterangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. PKL yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10, Bupati berwenang memerintahkan untuk mencabut izin, menutup usaha, membongkar tempat usaha dan atau menyita barang dagangan/peralatan yang dipergunakan untuk usaha.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF SUKOHARJO REGENCY
REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 1 OF 2007
CONCERNING
REGULATION AND DEVELOPMENT OF STREET VENDORS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUKOHARJO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the increasing development of street vendors who
conduct business, it is necessary to carry out regulation, development,
supervision and control;
that in the context of regulation, development, supervision and
control of street vendors in conducting their business by
still paying attention to security, orderliness, aesthetics and cleanliness
of the environment, it is deemed necessary to regulate their existence;
that based on the considerations as referred to in letters a
and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding Regulation and
Development of Street Vendors.

In view of:

Law Number 13 of 1950

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2ab974d-179d-41ab-8363-5b202fcfe8ad","actionData","errors"]