[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2a8be20-cf4a-40a1-8058-8d86f53d6c25","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 12 Tahun 2015","number","12","year","2015","published_date","2015-12-08","effective_date","2015-12-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkayang","place_of_enactment","Bengkayang","theme","Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2015/NO.12, TLD NO.12, LL KAB BENGKAYANG : 37 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
ABSTRAK:	\n \n Bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, oleh karena itu perlu dicegah dan ditanggulangi secara lebih efektif dan terus-menerus \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat(6) UUD 1945, UU No.8 Tahun 1981, UU No.10 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 2002, UU No.24 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.22 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.1 Tahun 2011, UU No.12 Tahun 2011, UU No.20 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.27 Tahun 1983, PP No.36 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PermenPU No.29/PRT/M/2006, PermenPU No.25/PRT/M/2007, PermenPU No.26/PRT/M/2007, PermenPU No.24/PRT/M/2008, PermenPU No.25/PRT/M/2008, PermenPU No.26/PRT/M/2008, PermenPU No.20/PRT/M/2009, Permendagri No.32 Tahun 2010, Permendagri No.10 Tahun 2007, Perda No.13 Tahun 2011. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Obyek da Potensi Bahaya Kebakaran, Pencegahan bahaya Kebakaran, Penanggulangan Kebakaran, Bencana Lain, Pengujian, Pengendalian Keselamatan Kebakaran, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2015. \n Penjelasan sebanyak 12 (dua belas) halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Bengkayang. Latar belakangnya adalah ancaman bahaya kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian besar dan seringnya terjadi kebakaran di wilayah Kabupaten Bengkayang.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Objek pencegahan dan penanggulangan kebakaran, yaitu bangunan gedung, bangunan perumahan, kendaraan bermotor, bahan berbahaya, hutan kota, dan lahan.
Potensi bahaya kebakaran diklasifikasikan berdasarkan objeknya (bangunan gedung, perumahan, kendaraan, bahan berbahaya, hutan, lahan).
Kewajiban pemilik/pengguna bangunan gedung untuk menyediakan sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, proteksi kebakaran, dan manajemen keselamatan kebakaran.
Persyaratan teknis terkait sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, dan proteksi kebakaran (pasif dan aktif) pada bangunan gedung.
Pembentukan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) untuk bangunan tertentu dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan untuk lingkungan tertentu.
Kewajiban penyediaan alat pemadam api ringan pada kendaraan umum dan khusus.
Persyaratan penyimpanan dan pengangkutan bahan berbahaya.
Kewajiban menjaga hutan kota dan lahan dari kebakaran.
Kesiapan penanggulangan kebakaran, termasuk pembentukan kantor sektor dan pos pemadam kebakaran.
Tindakan yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran.
Pemeriksaan penyebab kebakaran oleh SKPD.
Pengujian mutu bahan/komponen proteksi kebakaran.
Pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung baru dan eksisting.
Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati atau Kepala SKPD.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penanggulangan bencana lain di Kabupaten Bengkayang, meningkatkan tanggung jawab pemilik/pengguna bangunan dan lahan, serta meningkatkan peran serta masyarakat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban terkait sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, proteksi kebakaran, atau ketentuan Pasal 56 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penundaan/penolakan persetujuan/rekomendasi, dan/atau penutupan/pelarangan penggunaan bangunan.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 39, Pasal 47 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), dan/atau Pasal 58 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 19 diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan/atau lingkungan hidup.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BENGKAYANG
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BENGKAYANG REGENCY
NUMBER 12 OF 2015
CONCERNING
PREVENTION AND MANAGEMENT OF FIRE HAZARDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BENGKAYANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the threat of fire hazards is a danger that can bring great disasters with widespread consequences, both to the safety of life and property, which will directly hinder the smooth running of development, therefore it needs to be prevented and managed more effectively and continuously;
that fires often occur in the Bengkayang Regency area, causing significant losses, so efforts are needed to prevent and manage fire hazards;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Prevention and Management of Fire Hazards;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2a8be20-cf4a-40a1-8058-8d86f53d6c25","actionData","errors"]