[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2a7320c-14ac-448c-9d7b-287bc7d274fd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2017 tentang Irigasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2017","number","22","year","2017","published_date","2017-10-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Irigasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IRIGASI
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2017/No.22
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Irigasi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara profesional untuk kesejahteraan masyarakat di daerah;\r\nb. bahwa irigasi merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan bidang pertanian, yang dikelola berdasarkan prinsip kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keadilan, kemandirian serta, transparansi, dan akuntabilitas di Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, maka guna mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian, perlu penataan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, UndangUndang Nomor 11 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan fungsi, ruang lingkup, wewenang dan tanggungjawab, pola pengaturan air irigasi, pembangunan jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, keberlanjutan sistem irigasi, pengelolaan aset irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, koordinasi pengelolaan sistem irigasi, partisipasi masyarakat petani/ P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, peran serta masyarakat, larangan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketenguan penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2017. \n 43 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 54)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang irigasi di Kabupaten Klaten. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Irigasi berfungsi untuk mempertahankan keberlanjutan kegiatan usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat petani.

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 hektar dan dalam wilayah satu Daerah. Pemerintah Desa bertanggung jawab atas peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi tersier, serta sistem irigasi dengan luas sampai dengan 10 hektar dalam satu Desa. Masyarakat petani bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier.

Hak guna air irigasi diberikan terutama untuk kepentingan pertanian, dengan izin dari Bupati kepada P3A, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi lainnya. Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal, dengan rencana pola tanam dan tata tanam yang disusun berdasarkan usulan dari P3A. Pembagian air irigasi ditetapkan oleh P3A tingkat daerah irigasi berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan musyawarah.

Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Irigasi Daerah, dengan wewenang dan tanggung jawab yang berbeda antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi wewenang, tugas, dan tanggung jawab P3A. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sementara rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

Pengelolaan aset irigasi dilakukan oleh Perangkat Daerah, meliputi inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemutakhiran aset irigasi. Kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi Perangkat Daerah, P3A, dan Komisi Irigasi. Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui Komisi Irigasi. Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

","transitional_provisions","1. Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.\n2. Setiap orang yang telah melakukan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n3. P3A dan Komisi Irigasi yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 21, Pasal 24, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi keperdataan.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, penyegelan, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin.\n3. Sanksi keperdataan berupa ganti kerugian.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (3), Pasal 63 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KLATEN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 22 OF 2017
ABOUT
IRRIGATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

\n\n \n \n

Considering:

that water is a gift from God Almighty that must be managed and utilized professionally for the welfare of the community in the region;
that irrigation is one of the supporting components for the success of development in the agricultural sector, which is managed based on the principles of sustainability, balance, public benefit, integration, justice, independence, as well as transparency, and accountability in the Region;
that based on the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 8/PRT/M/2015 concerning the Determination of the Border Lines of Irrigation Networks, the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 12/PRT/M/2015 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2a7320c-14ac-448c-9d7b-287bc7d274fd","actionData","errors"]