[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2a14869-850e-4813-a348-279daa495ba4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2034","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2014","number","15","year","2014","published_date","2014-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4a3af574-587c-47a5-bbb2-c250e59cd900","Wilayah Kedaulatan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Timur","place_of_enactment","Malili","theme","Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2034","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

zonasi wilayah
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2014/NO.15, TLD NO.91
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2034
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2034. \n Dasar Hukum: :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria \r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \r\n4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya \r\n5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan \r\n6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air \r\n7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 \r\n8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang \r\n9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 \r\n10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup \r\n11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut, \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan \r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang \r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam \r\n20. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil \r\n21. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil \r\n22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Laut dan Pulau-pulau Kecil \r\n23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 \r\n24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 \r\n25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut \r\n26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah \r\n\r\n \n MENGATUR TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014-2034 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014. \n 41 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2034 bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan. Latar belakangnya adalah perlunya melihat sektor kelautan dan perikanan sebagai prioritas pembangunan daerah pesisir. \n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Wilayah Perencanaan Zonasi**: Meliputi Kecamatan Malili, Angkona, Wotu, dan Burau, serta perairan sekitarnya sejauh 4 mil.\n2. **Kebijakan Pengembangan**: Mencakup kawasan pemanfaatan umum (pemanfaatan daratan, zona pariwisata, budidaya perikanan, perikanan tangkap, fungsi pengolahan dan pemasaran, kawasan pelabuhan), kawasan konservasi (pengendalian, pelestarian, dan rehabilitasi zona lindung), dan alur transportasi/pelayaran.\n3. **Strategi Pengembangan**: Rincian strategi untuk masing-masing zona, termasuk pengendalian pertumbuhan permukiman, pengembangan pariwisata bahari, pengembangan budidaya perikanan dan perikanan tangkap yang berkelanjutan, pengembangan fungsi pengolahan dan pemasaran, serta pengembangan kawasan pelabuhan.\n4. **Struktur Ruang Zonasi**: Terdiri dari pusat satuan kawasan perikanan, pusat pertumbuhan, kota tani utama, hinterland, dan kota pemasaran.\n5. **Pola Ruang Zonasi**: Meliputi kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan alur pelayaran/transportasi.","transitional_provisions","1. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan RZWP-3-K Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Kegiatan pemanfaatan umum yang telah ditetapkan dan berada di zona konservasi/rehabilitasi dan kawasan sempadan pantai dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi konservasi/rehabilitasi dan sempadan pantai.\n3. Dalam hal kegiatan pemanfaatan umum yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi konservasi/rehabilitasi dan kawasan sempadan pantai dan atau terpaksa mengkonversi kawasan konservasi/rehabilitasi dan kawasan sempadan pantai, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka harus segera dicegah perkembangannya dan secara bertahap dikembalikan pada fungsi konservasi/rehabilitasi dan kawasan sempadan pantai.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 31 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LUWU TIMUR
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF LUWU TIMUR REGENCY
NUMBER 15 OF 2014
CONCERNING
ZONING PLAN FOR COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS
LUWU TIMUR REGENCY, 2014-2034

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LUWU TIMUR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 7 paragraph (3) and Article 9 paragraph (5) of Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands as amended by Law Number 1 of 2014, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands of Luwu Timur Regency, 2014-2034; \n \n
Remembering:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1960 Number 104, Supplement to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2a14869-850e-4813-a348-279daa495ba4","actionData","errors"]