[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e28be03f-6e56-48ad-a45c-c7c5a704fb9c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2022","short_title","Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2021","number","12","year","2021","published_date","2021-11-15","effective_date","2021-11-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3a6a5580-7b6a-419a-b419-bb8b507d66cf","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Perpustakaan Nasional","short_name","Peraturan Perpusnas","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Perpustakaan Nasional RI","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2022","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN - TAHUN ANGGARAN 2022
2021
Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 12, BN 2021 (1274): 12 Halaman, jdih.perpusnas.go.id
Peraturan Perpustakaan Nasional TENTANG Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dalam bentuk Peraturan Perpustakaan Nasional. \n Dasar Peraturan Perpustakaan Nasional adalah; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2014; Keppres No. 103 Tahun 2001; dan Peraturan Perpusnas No. 4 Tahun 2020. \n Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2022. Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perpustakaan Nasional pada tahun Anggaran 2022 dilimpahkan melalui mekanisme Dekonsentrasi bidang Perpustakaan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pelimpahan sebagaian urusan pemerintahan melalui mekanisme Dekonsentrasi di bidang perpustakaan dijabarkan dalam bentuk: a. Program; b. Kegiatan; c. output; d. aktivitas; dan e. alokasi anggaran. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menunjuk Dinas sebagai pelaksana Dekonsentrasi bidang Perpustakaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2021. \n Lampiran File; 23 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mengatur tentang penyelenggaraan dekonsentrasi bidang perpustakaan tahun anggaran 2022. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dengan melimpahkan sebagian kewenangan Perpustakaan Nasional kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Tujuan dekonsentrasi ini adalah untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan perpustakaan, meningkatkan kegemaran membaca dan literasi masyarakat, meningkatkan peran perpustakaan di daerah melalui pengembangan sumber daya perpustakaan, serta memperkuat data bidang perpustakaan.

Ketentuan substansial meliputi penunjukan Dinas oleh Gubernur sebagai pelaksana dekonsentrasi, penetapan pejabat pengelola keuangan di daerah (kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran), serta tanggung jawab Gubernur dalam memberitahukan kepada DPRD Provinsi, mensinkronkan dengan urusan pemerintahan daerah, mengoordinasikan penyelenggaraan dekonsentrasi, dan mengoordinasikan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan laporan teknis.

Kepala Dinas bertanggung jawab menyusun laporan pertanggungjawaban (laporan manajerial dan laporan akuntabilitas) dan laporan teknis yang disampaikan setiap triwulan dan akhir tahun anggaran. Kepala Perpustakaan Nasional melalui Sekretaris Utama dan Deputi melakukan pembinaan, sementara Inspektur Perpustakaan Nasional melakukan pengawasan. Kepala Perpustakaan Nasional dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang dilimpahkan jika terjadi perubahan kebijakan, pelaksanaan tidak sesuai ketentuan, atau Gubernur tidak mampu melaksanakan urusan yang dilimpahkan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL LIBRARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2021
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF DECONCENTRATION IN THE FIELD OF LIBRARIES
FISCAL YEAR 2022

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL LIBRARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that governmental affairs in the field of libraries are part of concurrent governmental affairs which in its implementation can be delegated by the Central Government to the Governor;
that in order to realize the efficiency and effectiveness of the implementation of governmental affairs in the field of libraries, the National Library needs to delegate some of the governmental affairs that are its authority to the Governor as representative of the Central Government through deconcentration;
that based on the provisions of Article 16 paragraph (5) of Government Regulation Number 7 of 2008 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e28be03f-6e56-48ad-a45c-c7c5a704fb9c","actionData","errors"]