[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e27378f5-3355-438a-bb92-63109bb1149a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyusunan Program Legislasi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2011","number","5","year","2011","published_date","2011-04-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","Penyusunan Program Legislasi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyusunan - program - legislasi - daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kab. Bogor Tahun 2011 No 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyusunan Program Legislasi Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka meningkatkan hukum di daerah perlu ditetapkan penyusunan program Legislasi Daerah untuk menetapkan program Legislasi Daera maka perlu membentuk Perda tentang Penyusunan Program Legislasi Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 16 Tahun 2010; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 27 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2009. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Visi Dan Misi, Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Tata Cara Penyusunan Dan Pelaporan Prolegda, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2011. \n 32 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) di Kabupaten Bogor. Latar belakangnya adalah perlunya perencanaan hukum yang terencana, terpadu, dan sistematis sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi landasan pembangunan lainnya, serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana pembangunan, pencegah sengketa, dan pengatur perilaku masyarakat.

Kebijakan ini mengarahkan pembentukan peraturan daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mempercepat penyelesaian rancangan peraturan daerah yang terprogram, membentuk peraturan daerah baru sesuai tuntutan masyarakat, menjamin perlindungan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi, serta memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum yang tegas dan adil. Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara berencana, terpadu, dan sistematis, dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda. Prolegda memuat rencana pembentukan peraturan daerah, pokok materi yang akan diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Prolegda ditetapkan untuk jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati, disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, dan diajukan berdasarkan Prolegda. Dalam keadaan tertentu, rancangan peraturan daerah dapat diajukan di luar Prolegda.

","transitional_provisions","1. Pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, rancangan peraturan daerah yang telah diajukan oleh Bupati kepada DPRD atau rancangan peraturan daerah yang telah diajukan oleh DPRD kepada Bupati dijadikan prioritas untuk penyusunan Prolegda.\n2. Rancangan peraturan daerah yang dijadikan prioritas untuk penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum diajukan oleh Bupati kepada DPRD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR REGENCY
NUMBER : 5
YEAR : 2011

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 5 OF 2011
ON
ARRANGEMENT OF REGIONAL LEGISLATION PROGRAM

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOGOR,

Considering :

That in order to legal planning in the region, it is necessary to stipulate the Preparation of the Regional Legislation Program as part of the regional development plan;
that for the establishment of a planned, integrated and systematic Regional Legislation Program, it is necessary to regulate the Preparation of the Regional Legislation Program;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Preparation of the Regional Legislation Program;

Bearing in Mind :

Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of West Java (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 8),

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e27378f5-3355-438a-bb92-63109bb1149a","actionData","errors"]