[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2414df2-0e42-4d87-acf2-737df6fd5aed","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2017 tentang PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2017","number","10","year","2017","published_date","2017-12-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"8a1b6725-ff23-4d34-aea0-462abc7f38d9","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN - perlindungan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2017/10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa setiap perempuan dan anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banjar dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Banjar untuk menjamin perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak perempuan dan anak; bahwa Kota Banjar belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sehingga diperlukan dasar hukum yang komprehensif dalam rangka pemenuhan perempuan dan Anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 \r\n\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang asas, prinsip, dan tujuan, perlindungan perempuan korban kekerasan, perlindungan anak korban kekerasan, hak korban, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, kelembagaan, peran serta masyarakat, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2017. \n 19 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dibentuk dengan latar belakang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta belum adanya peraturan daerah yang komprehensif untuk perlindungan mereka. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak perempuan dan anak di Kota Banjar.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tahapan Perlindungan:\n
- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Pelayanan perlindungan bagi korban kekerasan.
- Pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
- Rehabilitasi anak korban kekerasan.
\n
Pelaksanaan Perlindungan:\n
- Melibatkan keluarga, masyarakat, swasta, lembaga masyarakat, lembaga sosial, dan lembaga pendidikan dalam pencegahan kekerasan.
- Penyediaan pelayanan bantuan hukum, kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, pengaduan, konsultasi, konseling, dan pendampingan bagi korban.
- Pemberdayaan perempuan korban kekerasan melalui pelatihan kerja dan usaha ekonomis produktif.
\n
Hak Korban:\n
- Hak untuk dihormati harkat dan martabatnya, pemulihan kesehatan dan psikologis, menentukan sendiri keputusannya, mendapatkan informasi, kerahasiaan identitas, kompensasi, rehabilitasi sosial, penanganan pengaduan, kemudahan dalam proses peradilan, dan pendampingan.
- Anak korban kekerasan juga berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, pelayanan dasar, perlindungan yang sama, bebas dari stigma, dan mendapatkan kebebasan.
\n
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah:\n
- Melaksanakan upaya pencegahan kekerasan, menyediakan layanan bagi korban, mendirikan lembaga pelayanan teknis, dan mendorong kepedulian masyarakat.
\n
Kelembagaan:\n
- Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) untuk koordinasi dan pelayanan.
\n

Peraturan ini juga mengatur peran serta masyarakat dalam perlindungan korban kekerasan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJAR
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 10 OF 2017
on
PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN VICTIMS OF VIOLENCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that every woman and child has the right to survival,
to grow, and develop properly and has the right to
protection from violence and discrimination as
mandated in the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF
INDONESIA;
that acts of violence against women and children in the City
Banjar from year to year is increasing so that
becomes the responsibility of the Regional Government of Banjar City to
guarantee the protection, fulfillment, and respect for the rights
women and children;
that Banjar City does not yet have a regional regulation that
regulating the implementation of protection of women
and children victims of violence so that a legal basis is needed
which

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2414df2-0e42-4d87-acf2-737df6fd5aed","actionData","errors"]