[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2065ed7-cf38-4c44-8223-4c05219c1ac5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2011 tentang PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2011","number","8","year","2011","published_date","2011-01-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Binjai","place_of_enactment","Binjai","theme","PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2011/ No. 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2011. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan keteraturan pengangkutan barang serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan di Kota Binjai. Latar belakangnya adalah perlunya penertiban angkutan barang melalui pengawasan dan pengendalian rutin terhadap kendaraan angkutan barang.

\n\n

Peraturan ini mengatur tentang:

\n\n

Jenis barang yang diangkut (barang umum, bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas, dan alat berat) dan persyaratan teknis serta laik jalan kendaraan.
Persyaratan pengangkutan barang umum, termasuk prasarana jalan, pusat distribusi logistik, dan penggunaan mobil barang.
Persyaratan pengangkutan barang khusus, seperti rekomendasi dari instansi terkait dan kompetensi pengemudi.
Pengawasan muatan barang dengan alat penimbangan, yang dapat dipasang tetap atau dipindahkan.
Dispensasi penggunaan jalan kota untuk kendaraan pengangkut barang dengan dimensi atau berat yang tidak dapat dipisah, barang yang menunjang perekonomian masyarakat, atau pengangkutan darurat/bencana alam.
Penyelenggaraan penimbangan oleh Pemerintah Daerah dan dinas terkait, serta kewajiban tera alat penimbangan.
Tata cara penimbangan berat kendaraan dan perhitungan kelebihan muatan.
Klasifikasi pelanggaran kelebihan muatan (tingkat I, II, dan III) berdasarkan persentase kelebihan dari daya angkut yang diizinkan.
Pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran tingkat I dan II dikenakan sanksi berupa denda dengan besaran yang berbeda berdasarkan jenis kendaraan (roda 4, roda 6, atau di atas roda 6).\n2. Pelanggaran tingkat III dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai perintah pengembalian kendaraan ke tempat asal atau penurunan muatan lebih.\n3. Angkutan barang yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan diperintahkan uji ulang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BINJAI CITY
NUMBER 8 OF 2011
CONCERNING
SUPERVISION OF GOODS TRANSPORT LOAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BINJAI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that in order to control Goods Transport in the Binjai City area, it is necessary to carry out routine supervision and control of goods transport vehicles in order to maintain road safety; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Supervision of Goods Transport Load; \n \n
In view of :	\n \n Law Number 9 Drt of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of Small Cities within the Province of North Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1956 Number 60, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1092); \n Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2065ed7-cf38-4c44-8223-4c05219c1ac5","actionData","errors"]